Jakarta, Padangkita.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memandang pidato kenegaraan dan keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun 2024 beserta Nota Keuangan yang disampaikan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus, masih menunjukkan belum ada yang istimewa. Khususnya, soal target pemerintah dalam menunaikan janji-janji ekonominya.
Menurut PKS, RAPBN tahun 2024 membutuhkan penajaman agar lebih sehat, kredibel dan lebih pro-rakyat, serta berdampak lebih optimal bagi kesejahteraan rakyat.
Demkian pandangan umum Fraksi PKS yang disampaikan oleh juru bicara PKS, Diah Nurwitasari terhadap keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan di Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).
Fraksi PKS berpandangan bahwa APBN 2024 merupakan tahapan akhir dari pemenuhan berbagai target RPJMN 2019-2024. Kinerja pertumbuhan ekonomi belum memadai untuk mencapai harapan yang lebih tinggi. Dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,2 persen, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade stagnan di bawa 5 persen dengan rerata dari 2014-2024 hanya 4,2 persen.
"Angka ini jauh dari optimisme Presiden di awal jabatan yaitu 7 persen, bahkan belum pernah menyentuh target yang direncanakan RPJMN hingga akhir 2024 yaitu di angka 6-6,2 persen. dengan tingkat pertumbuhan tersebut rasanya semakin sulit untuk mencapai target menjadi negara maju dan rakyat berpendapatan tinggi pada Indonesia emas 2045," kata Diah Nurwitasari.
Fraksi PKS mencermati tingkat kemiskinan yang tidak bergeser banyak dari 10 tahun silam, terlebih setelah dihantam pandemi Covid-19 selama 3 tahun. Terdapat 9,39 persen rakyat atau sebesar 25,90 jiwa berada dibawah garis kemiskinan, dan 1,12 persen berada pada kemiskinan ekstrem. Sejalan dengan itu, angka pengangguran terbuka tercatat 5,45 persen pada Februari 2023.
Kemudian, PKS juga mencermati ketimpangan ekonomi rakyat Indonesia masih sangat lebar. Kue pembangunan dan kekayaan nasional dinikmati secara tidak merata. Dalam catatan Bank Dunia ketimpangan di Indonesia menjadi nomor 3 terburuk di dunia.
Fraksi PKS mencermati pernyataan Presiden Jokowi yang telah menyampaikan perkiraan dalam 10 tahun ke depan, pendapatan per kapita kita akan mencapai 10.944 dolar AS. Namun, menurut PKS, angka ini sangat sulit dicapai karena hampir dalam dekade terakhir pendapatan per kapita kita hanya hanya naik sepertiga dari 3.531 dolar AS tahun 2014 menjadi 4.580 dolar AS.
Fraksi PKS berpandangan Indeks Persepsi Korupsi terus mengalami tren pembusukan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. IPK Indonesia posisi 110 dari 180 negara.
Banyak pejabat yang menjadi tersangka dan terpidana korupsi dengan total kerugian negara mencapai ratusan miliar hingga triliunan. Hal ini masih menunjukkan tingginya moral hazard dan kebocoran anggaran yang semestinya bisa direduksi sehingga dapat mempercepat kemajuan bangsa.
Fraksi PKS mencermati alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun. Fraksi PKS berpandangan pemerintah belum sepenuhnya mengoptimalkan kinerja anggaran 20 persen APBN untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Kualitas SDM kita masih kalah dan tertinggal dari negara–negara di kawasan. Indeks pembangunan Manusia Indonesia berada pada posisi 130 dari 199 negara (2022).
Sementara di bidang Kesehatan, Fraksi PKS mencermati Alokasi anggaran kesehatan 2024 yang direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6 persen dari APBN.
"Hal ini belum membawa perubahan yang signifikan, bagi kualitas layanan kesehatan. Sektor kesehatan rakyat masih mengidap banyak masalah. prevalensi stunting kita meski terus menurun tapi masih tinggi berdasarkan standar WHO," kata Diah Nurwitasari.
Kemudian, anggaran di bidang ketahanan pangan 2024 yang dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun belum memadai di tengah ancaman krisi pangan kedepan. Untuk itu, pemerintah diminta fokus pada perbaikan di sektor pertanian untuk meningkatkan kemandirian dan kedaulatan pangan.
"Tantangan krisis pangan, El Nino, kekeringan dan beberapa negara yang menutup ekspor pangan menjadi tantangan yang serius untuk ketersediaan pangan rakyat ke depan," ungkap Diah Nurwitasari.
Fraksi PKS juga mendesak pemerintah agar belanja negara 2024 memperhitungkan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN, bagi PNS maupun P3K guru dan tenaga kependidikan, agar penyelenggaraan sektor pendidikan di negeri ini terjamin keberlangsungannya.
PKS juga mengingatkan pemerintah untuk tidak mengenakan pungutan atau pajak dalam bentuk apapun terhadap honor relawan-relawan di desa seperti kader posyandu, relawan jumantik, relawan keluarga berencana, kader PLKB, kader pendampingan petani dan nelayan dan seterusnya. Termasuk pengadaan–pengadaan di desa yang bersifat kebutuhan primer masyarakat desa dengan jumlah tidak besar dan bersumber dari Dana Desa.
Fraksi PKS mencermati bahwa struktur penerimaan perpajakan masih belum banyak berubah sejak hampir dua dekade terakhir. Dimana, sumber daya alam berperan signifikan terhadap capaian kinerja penerimaan.
Fraksi PKS juga mengingatkan realisasi penerimaan perpajakan yang melampaui target, di tengah masih besarnya ketergantungan kita pada ekspor sumber daya alam justru perlu diwaspadai. Seab ini menandakan bahwa pemerintah belum dapat meraih sumber-sumber penerimaan perpajakan yang berkelanjutan.
Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk bekerja dengan serius untuk menegakan reformasi perpajakan.
Baca juga: Target PE Indonesia Cukup Tinggi, NasDem Minta Pemerintah Cari Pasar Ekspor Alternatif
“Fraksi PKS juga memberikan beberapa catatan lebih lengkap atas keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun 2024 beserta Nota Keuangan sebanyak 94 butir yang tidak dibacakan dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan. Demikian, Demikianlah Pandangan Umum Fraksi PKS agar dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya,” kata Diah Nurwitasari. [*/pkt]
