Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Naikkan Daya Saing Indonesia Tertinggi di Dunia

Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Naikkan Daya Saing Indonesia Tertinggi di Dunia

Salah satu ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang dibangun di masa pemerintahan Jokowi. [Foto: Dok. BPJT PUPR]

Jakarta, Padangkita.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang gencar dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah menaikkan daya saing nasional.

“Pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita,” ujar Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Menurut Jokowi, kenaikan daya saing nasional itu merujuk pada data riset Institute for Management Development (IMD) yang menyebutkan Indonesia menduduki ranking 34.

Posisi itu tercatat melonjak 10 tingkat dibanding tahun lalu yang berada di ranking 44. Lompatan peringkat ini sekaligus mencatatkan Indonesia sebagai negara dengan kenaikan daya saing tertinggi.

“Itu merupakan kenaikan tertinggi di dunia,” kata Jokowi.

Diketahui, pembangunan infrastruktur yang paling menonjol di era Jokowi adalah jalan tol. Selama 9 tahun pemerintahan Jokowi, panjang jalan tol yang beroperasi mencapai 1.713,83 km. Panjang jalan tol masa Jokowi ini setara hampir 70% dari panjan jalan tol yang ada di Indonesia.

Selain itu, Jokowi juga membangun kereta cepat Jakarta-Bandung yang baru saja rampung. Kemudian, juga membangun jalan di daerah-daerah yang berstatus tertinggal, terdepan, terluar (3T).

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi menegaskan, pembangunan infrastruktur digital juga akan dilanjutkan tahun ini.

Dalam hal itu, Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo (BAKTI) Kementerian Kominfo akan menjalankan amanat dari Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan pembangunan tower Base Tranceiver Station (BTS) 4G.

“Hal-hal yang krusial mengenai BTS dan sebagainya akan dituntaskan pada tahun ini. Selain itu penyelesaian Hot Backup Satellite juga,” kata Menteri Budi Arie.

Sejalan dengan upaya membangun nama baik BAKTI Kementerian Kominfo di depan publik, Dirut BAKTI Kementerian Kominfo, Fadhilah Mathar, menyatakan akan bekerja maksimal guna memperbaiki kembali tata kelola internal BAKTI.

“Sebagaimana yang diarahkan tadi oleh Bapak Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi pada saat pelantikan,” ujarnya.

Selain itu, BAKTI Kementerian Kominfo mempercepat akselerasi konektivitas digital di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan lokasi layanan publik.

Baca juga: Perbandingan Panjang Jalan Tol Selama 10 Tahun Era Presiden SBY dan Jokowi

“Kedua, kami harus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap apa yang sudah diamanahkan kepada kami oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Tentu saya sangat mengharapkan bantuan serta dukungan dari teman-teman jurnalis dan media semua,” kata Fadhilah Mathar. [*/pkt]

Baca Juga

Sultan Sebut Hubungan Erat Indonesia - China karena Kecakapan Diplomasi Presiden Jokowi
Sultan Sebut Hubungan Erat Indonesia - China karena Kecakapan Diplomasi Presiden Jokowi
Pertemuan Andre Rosiade - Direktur HK, Tol Pacin Ternyata masih Terkendala Pembebasan  Lahan
Pertemuan Andre Rosiade - Direktur HK, Tol Pacin Ternyata masih Terkendala Pembebasan Lahan
Sumbar Butuh Rp1,3 Triliun untuk Bangun Sabo Dam dan Infrastruktur yang Rusak Akibat Bencana
Sumbar Butuh Rp1,3 Triliun untuk Bangun Sabo Dam dan Infrastruktur yang Rusak Akibat Bencana
DPD RI Bangun Kantor Perwakilan 2 Lantai di Surabaya Pakai Dana Hibah Rp16 Miliar  
DPD RI Bangun Kantor Perwakilan 2 Lantai di Surabaya Pakai Dana Hibah Rp16 Miliar  
Presiden Jokowi Atur Waktu ke Sumbar, Korban Jiwa Banjir Bandang Bertambah jadi 50 Orang
Presiden Jokowi Atur Waktu ke Sumbar, Korban Jiwa Banjir Bandang Bertambah jadi 50 Orang
Pembangunan Kantor Perwakilan DPD RI Jatim Resmi Dimulai, Terobosan di Tengah Moratorium
Pembangunan Kantor Perwakilan DPD RI Jatim Resmi Dimulai, Terobosan di Tengah Moratorium