Batam, Padangkita.com – Proyek jembatan terpanjang di Indonesia, yakni Jembatan Batam – Bintan (Babin) di Kepulauan Riau (Kepri) terus berprogres. Terbaru Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengadakan rapat koordinasi terkait kunjungan lapangan.
Rakor diadakan dengan menghadiekan Tim Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) asal Tiongkok, di Hotel Best Western Premier Panbil Batam, awal bulan ini.
Sebelumnya Tim AIIB telah menggelar rapat pendahuluan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang membahas soal Multilateral Cooperation Center for Development Finance (MCDF) antara Pemerintah Indonesia dan AIIB.
Dalam rakor tersebut disepakati bahwa tim AIIB, Kementerian PUPR didampingi tim dari Pemerintah Provinsi Kepri, segera turun langsung meninjau lokasi untuk site pembangunan tapak jembatan. Yakni, di sisi Kota Batam dari mulai Kabil, Tanjung Sauh, Pulau Buau, Tanjung Permai Sri Kuala Lobam Kabupaten Bintan.
"Kita dorong terus agar Jembatan Batam - Bintan ini segera dibangun. Alhamdulillah tim AIIB datang. Artinya mimpi masyarakat akan Jembatan Batam-Bintan segera terwujud. Selanjutnya tim akan langsung turun ke lapangan, berkeliling dari sisi Kabil, Tanjung Sauh, Pulau Buau dan Tanjung Permai,” kata Gubernur Ansar dikutip dari situs resmi Pemprov Kepri, Kamis (10/8/2023).
Gubernur Ansar di hadapan Tim AIIB, Kementerian PUPR dan pengembang PT. Batam Raya Sukses Perkasa dari Panbil Grup, selaku pengembang industri Tanjung Sauh, menjelaskan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepri, terkait pembangunan jembatan Babin.
Menuru dia, Pemerintah Provinsi Kepri menangani perencanaan mulai dari teknis Detailed Engineering Design (DED), dokumen lingkungan dan dokumen andalin, izin vertikal clearance, pengadaan lahan, penyempurnaan DED, hingga izin pinjam pakai kawasan hutan, utamanya yang ada di Tanjung Sauh.
"Apalagi kawasan industri Tanjung Sauh saat ini dikelola dan dikembangkan oleh Panbil Group. Beruntung, pihak Panbil Group telah memberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jembatan" terangnya.
Secara keseluruhani, pengadaan lahan untuk pembangunan Jembatan Babin, dibutuhkan kurang lebih 74,43 hektare. Adapun yang telah selesai rekapitulasi pengadaan lahannya ada di sisi Pulau Bintan, Pulau Buau dan Tanjung Sauh, yang ditandai dengan telah terbitnya 52 sertifikat.
Kedatangan Tim dari AIIB ke Kepri dipimpin Kepala Sektor Investasi Transportasi Regional 1 AIIB Andres Pizarro didampingi para konsultan, pakar lingkungan, analis, dan ahli manajemen keuangan AIIB.
Kunjungan Tim AIIB asal Tiongkok, yang akan membiayai pembangunan Jembatan Babin, ke Indonesia dari tanggal 31 Juli hingga 4 Agustus 2023, memang untuk melihat langsung sekaligus berdialog serta menjelaskan ke masyarakat setempat, pentingnya pembangunan jembatan yang akan menghubungkan dua wilayah di Kepulauan Riau.
"Meski begitu, Tim AIIB meminta betul, setiap kegiatan pembiayaaan yang akan ditangani, meski telah clear semuanya, dan tidak menimbulkan persoalan dan hambatan apapun dikemudian hari," harapnya.
Terkait kesiapan mewujudkan mimpi besar masyarakat Kepri, untuk memiliki jembatan terpanjang di Indonesia yang mencapai 14,753 km tersebut, Gubernur Kepri sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian PUPR RI, AIIB, dan Pemprov Kepri pada 9 Januari 2023 lalu.
Poin perjanjian di antaranya rencana pembangunan Jembatan Babin, khususnya ruas Batam-Tanjung Sauh yang mengusulkan tiga komponen proyek. Perkiraan alokasi biaya yang diperlukan mencapai USD300 juta, yang akan didanai melalui pinjaman dari AIIB.
Komponen pertama, adalah pekerjaan Konstruksi dengan estimasi biaya sebesar USD236,88 juta atau sekitar Rp3,695 triliun. Komponen ini mencakup pekerjaan persiapan jembatan dan jalan pendekat. Kedua, komponen jasa konsultasi pengawasan konstruksi sebesar USD11,84 juta atau sekitar Rp184 miliar, untuk membiayai konsultan pengawasan konstruksi.
Baca juga: Melihat Progres Pembangunan Jembatan Terpanjang di Indonesia yang Terletak di Sumatra
Poin ketiga atau terakhir, diperuntukan bagi komponen project management consultancy service dengan nilai sebesar USD1,38 juta atau sekitar Rp21,52 miliar yang akan dipergunakan untuk membiayai konsultan manajemen proyek. [*/pkt]
