Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Gubernur Phnom Penh City (Kamboja), Imran Hassan menandatangani Letter of Intent (LoI), sebagai langkah awal kerja sama Sister Province Sumbar-Phnom Penh.
Gubernur Mahyeldi menilai LoI adalah momentum strategis bagi kedua provinsi untuk saling mengembangkan potensi melalui jalinan kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan di masa yang akan datang. Kerja sama yang akan dilakukan di antaranya di bidang pendidikan, perdagangan, pariwisata, dan budaya.
"Saya percaya, kerja sama ini akan berkontribusi positif untuk perkembangan kedua daerah," kata Gubernur Mahyeldi usai penandatanganan LoI, di Padang, Rabu (2/8/2023).
Ia mengingatkan, LoI tidak akan berdampak signifikan jika tidak ditindaklanjuti dengan Memorandum of Understanding(MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Oleh sebab itu, Mahyeldi mendorong, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera melakukan pembahasan ke arah yang lebih konkret.
Jika untuk menindaklanjuti LoI butuh kajian dan dukungan tim teknis, Mahyeldi mendorong segera dibentuk, agar apa yang telah disepakati dapat segera menjadi program konkret yang berdampak luas untuk kesejahteraan masyarakat.
"Jika memang diperlukan, kita bentuk semacam tim kerja sama guna memastikan komunikasi dan kolaborasi jadi lebih intens dan membuahkan hasil nyata," tegas Mahyeldi.
Menurutnya, Sumbar memiliki banyak produk unggulan yang bisa dikerjasamakan dalam bidang perdagangan dengan Kamboja yang dinilainya sebagai pintu gerbang ke banyak negara.
"Kami pernah datang ke Kamboja untuk menjajaki sektor perdagangan. Salah satu produk kita yang diminati adalah sarang burung walet," kata Gubernur Mahyeldi.
Dalam bidang Pendidikan, kata Mahyeldi, sudah ada program beasiswa mahasiswa Kamboja yang berkuliah di Universitas Negeri Padang (UNP) dan Universitas Andalas (Unand). Ke depan, ia berharap, semua universitas di Sumbar bisa tergabung dalam kerja sama ini untuk S1, S2, hingga S3.
"LoI ini juga membuka peluang bagi generasi muda Sumbar untuk bisa berkuliah di Kamboja. Jadi ini keuntungannya kita rancang timbal balik," ujar Mahyeldi.
Kemudian, dalam bidang pariwisata, kedua provinsi memiliki potensi dan pesona masing-masing, sehingga bisa saling berbagi ilmu dan informasi untuk pengembangan sektor tersebut.
Sementara itu Wakil Gubernur Phnom Penh, Imran Hassan menyebut, pihaknya sangat antusias dengan LoI yang telah ditandatangani tersebut dan berharap kerja sama dua daerah bisa terjalin lebih erat.
Ia menyebut Phnom Penh adalah provinsi yang memiliki sejarah peradaban sejak 1432 atau telah berumur 560 tahun dan sekarang terus berkembang.
"Kerja sama dengan Sumbar tidak hanya didukung oleh Pemprov Phnom Penh, tetapi juga didorong oleh PM Kamboja, Hun Sen," katanya.
Menteri Senior Kamboja, Oknha Datuk Dr Othsman Hassan menyebut Bank Dunia telah merilis laporannya yang menyatakan bahwa Kamboja adalah salah satu negara dengan laju pertumbuhan yang baik.
Masyarakat Muslim di Kamboja, kata dia, meskipun minoritas mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari pemerintahan PM Hun Sen sehingga cukup banyak organisasi Islam yang berdiri di negara itu.
"Diharapkan kerja sama dengan Sumbar akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak," kata Menteri Senior Kamboja itu.
Ia juga berharap, ke depan beasiswa bagi mahasiswa Kamboja yang kuliah di Sumbar bisa terus ditingkatkan dan tidak hanya terhadap mahasiswa muslim tetapi juga non-muslim.
Baca juga: Lawatan Gubernur Mahyeldi ke Kamboja, Jajaki ‘Sister Province’ hingga Promosi Pariwisata
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar Doni Rahmat Samulo mengatakan kerja sama dua provinsi itu telah mendapatkan restu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Luar Negeri (Kemenlu). Bahkan, kata dia, draft kerja sama yang ditandatangani adalah hasil evaluasi dua kementerian itu.
Ikut hadir dalam kegiatan tersebut Dewan Pertimbangan Presiden Agung Laksono dan politisi senior Yasril Ananta. [*/adpsb]
