Jakarta, Padangkita.com - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah bersama sejumlah bupati/wali kota menemui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), di Kantor Graha BNPB, Jakarta, Kamis (27/7/2023).
Dalam kunjungan itu, Gubernur Mahyeldi meminta dukungan dan arahan langsung dari kepala BNPB beserta jajaran, soal beberapa kebutuhan dan rencana strategis dalam penanggulangan bencana di Sumbar.
"Ada 4 usulan yang kita sampaikan tadi kepada kepala BNPB, semuanya terkait penanggulangan bencana di daerah," ungkap Mahyeldi dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (28/7/2023).
Adapun 4 materi utama yang menjadi usulan Gubernur Mahyeldi ialah, pertama untuk penanganan dampak bencana di beberapa wilayah Sumbar akibat banjir dan tanah longsor 13 Juli lalu.
Kedua, usulan pembangunan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) di Sumbar.
Kemudian, yang ketiga mengonfirmasi kelanjutan rencana pembangunan Balai Besar BNPB sebagai pusat pengendalian bencana untuk wilayah regional Sumatra, dan yang keempat mengusulkan Sumbar menjadi tuan rumah Jambore Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tahun 2024 mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mahyeldi tidak sendiri, ia didampingi oleh beberapa kepala daerah di Sumbar, yakni Wali Kota Padang, Bupati Agam, Bupati Pesisir Selatan (Pessel) dan Bupati Padang Pariaman.
"Kehadiran kita bersama ini menunjukkan keseriusan kita di daerah kepada kepala BNPB," ungkap Mahyeldi.
Gubernur Mahyeldi menyebut, seringnya Sumbar dilanda bencana menjadi alasan utama, kenapa ia bersama para bupati dan wali kota mendatangi BNPB t dengan membawa harapan semoga permintaan yang diusulkan dapat disetujui.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto memberikan arahan agar segala kebutuhan yang sifatnya harus segera dan mendesak, maka dapat menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) untuk kebutuhan darurat.
“Namun harus dipahami anggaran DSP itu ada ketentuannya dan harus dipenuhi,” katanya.
Kemudian, untuk jangka menengah hingga panjang, kepala BNPB mengatakan bahwa seluruh kebutuhan yang diangap perlu dalam pemulihan dan seterusnya, dapat menggunakan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (RR).
“Peru untuk digarisbawahi dan meminta agar seluruh persyaratan yang diperlukan untuk merealisasikan hibah RR dapat dikerjakan dalam tempo yang sesingkatnya, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang masih terkatung-katung,” ingatnya.
BNPB juga tidak menutup kemungkinan akan menggandeng lintas kementerian/lembaga untuk memberikan solusi terbaik penanganan bencana, baik jangka pendek maupun jangka panjang di wilayah Sumatra Barat (Sumbar).
“Ini perlu kolaborasi lintas sektoral untuk bisa sama-sama menuntaskan masalah penanganan bencana di Sumatra Barat,” katanya.
Kemudian, terkait usulan program Rehab Rekon (RR), ia meminta agar itu dapat diusulkan sesuai dengan mekanisme yang ada, melalui e-proposal.
Turut hadir mendampingi Kepala BNPB, Plt Sekretaris Utama BNPB Rustian, Deputi Bidang Pefianganan Darurat BNPB Paras Setyawan, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Lilik Kurniawan, serta Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah.
Kemudian, Kapusdatinkom BNPB Abdul Muhari, Kepala Biro Keuangan BNPB Tavi PJ Joko Prahoro, Kepala Biro Perencanaan BNPB Andy Eviana, dan Kapusdalops BNPB Bambang Surya Putra.
Baca juga: Banjir dan Longsor di Sumbar: Kota Padang Terparah, 2 Warga Dilaporkan Hilang di Agam
Sementara Gubernur Sumbar selain para bupati/wali kota, juga didampingi oleh Kalaksa BPBD Sumbar Rudy Rinaldy dan Kepala Badan Penghubung Aschari Cahyaditama. [*/adpsb]
