Padang, Padangkita.com – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menegaskan soal keseriusan pihaknya membantu pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas di Sumbar. Ia mengungkapkan, upaya itu telah direalisasikan melalui dukungan anggaran terhadap panti sosial.
Gubernur mengungkapkan, pada tahun 2023 ini, Pemprov Sumbar mengalokasikan Rp3,08 miliar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk itu.
"Anggaran sebesar Rp3,08 miliar itu berbentuk hibah kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKSPD) di Sumbar," kata Gubernur Mahyeldi saat menjamu peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di Auditorium Gubernuran, Kamis (27/7/2023).
Ia menyebut, anggaran itu diperuntukkan guna penyediaan makanan, penyediaan sandang, penyediaan asrama yang mudah diakses, penyediaan alat bantu, penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti, dan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari bagi para penyandang disabilitas.
Menurut Mahyeldi, berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Sumbar, saat ini jumlah penyandang disabilitas di Sumbar ada sebanyak 9.989 orang. Sebagian di antaranya, ditampung pada panti sosial yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota.
"Panti penyandang disabilitas di Sumbar sebanyak 15 unit, 13 di antaranya dikelola swasta dan dua dikelola oleh pemerintah," ujarnya.
Selanjutnya Gubernur mengungkapkan, ia menyambut baik digelarnya kegiatan Rakernas PPDI di Sumbar. Selain bisa menjadi ajang promosi daerah, ia menilai juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya tentang seberapa ramah fasilitas-fasilitas dan ruang publik di Sumbar untuk para penyandang disabilitas.
Sementara itu, pemerhati disabilitas, Miko Kamal dalam kesempatan itu menyebut dirinya bangga dengan digelarnya Rakernas PPDI tahun 2023 di Sumbar. Menurutnya itu bentuk apresiasi PPDI terhadap upaya yang telah dilakukan Pemprov Sumbar dalam membantu pemenuhan hak penyandang disabilitas.
“Sebagai masyarakat Kota Padang, saya bangga PPDI menggelar Rakernas di Provinsi Sumatra Barat. Karena bisa memperkenalkan pada masyarakat Indonesia juga dunia bahwa beberapa wilayah kami sudah ramah akses disabilitas,” ungkap Miko Kamal.
Ketua Umum PPDI, Norman Yulian berharap Rakernas di Sumbar ini dapat berjalan dengan lancar serta bisa membuahkan rumusan yang tidak hanya bermanfaat untuk PPDI, tetapi juga bisa dijadikan rujukan oleh pemerintah ke depan.
Baca juga: Upaya Pemprov Sumbar Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dipuji Ketua KND
“Rakernas di Sumatra Barat ini bukan hanya sekadar acara biasa. Ini momen berharga untuk kemajuan PPDI dan bisa menjadi rujukan bagi pemerintah dalam melahirkan kebijakan nantinya," kata Ketum PPDI. [*/adpsb]
