Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem diperlukan komitmen dan kolaborasi semua pihak. Perlu dukungan data yang akurat dan program-program yang konvergen.
"Untuk menurunkan angka kemiskinan itu bukan tugas yang mudah, perlu komitmen bersama," kata Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Auditorium Gubernuran, Kamis (20/7/2023).
Gubernur Mahyeldi mengimbau, TKPK seluruh Kabupaten/Kota segera merumuskan kebijakan-kebijakan strategis terkait upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.
Kemudian, ia juga menginstruksikan agar kebijakan tersebut diintegrasikan ke dalam program dan kegiatan badan, dinas dan kantor. Tujuannya agar percepatan penurunan angka kemiskinan di Sumbar dapat terwujud. Sehingga target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen pada tahun 2024, dapat terwujud.
Lebih lanjut Mahyeldi menjelaskan, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, ditemui jumlah rumah tangga miskin ekstrem di Indonesia mencapai 2,14% dari total penduduk Indonesia.
Rata-rata dari mereka mengalami kesulitan untuk bangkit, disebabkan beberapa faktor. Pertama, satu di antara tiga kepala keluarga rumah tangga miskin ekstrem memiliki status pendidikan rendah atau tidak bersekolah, bahkan ada yang tidak lulus SD.
Kemudian yang kedua, satu dari tujuh kepala rumah tangga ekstrem tersebut merupakan perempuan (janda) dan memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas.
"Yang lebih menyedihkan rumah tangga miskin ekstrem tidak mendapat akses terhadap sanitasi layak dan tidak memiliki toilet, inilah yang harusnya menjadi sasaran dari program kita di pemerintahan," ungkapnya.
Sementara untuk kondisi di Sumbar, Gubernur Mahyeldi menyebutkan tingkat kemiskinan cenderung mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir.
Ia mengungkapkan, pada tahun 2018 tingkat kemiskinan di Sumbar tercatat sebesar 6,65%, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 6,42%. Pada tahun 2020 turun lagi menjadi 6,28%, namun pada tahun 2021 naik kembali menjadi 6.63%.
Selanjutnya, pada kondisi Maret tahun 2023 tingkat kemiskinan di Sumbar kembali menurun menjadi 5,95 % atau sebanyak 340.370 jiwa.
"Kalau kita lihat rata- rata persentase penurunan tingkat kemiskinan di Sumbar dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 0,18% ," terangnya.
Berdasarkan data hasil survei BPS pada tahun 2022, didapati masih terdapat 9 kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi (di atas 6,04%).
