Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumbar menyepakati 7 langkah strategis untuk pengendalian tingkat inflasi, khususnya jelang Hari Raya Iduladha 1444 H/ 2023 M.
"Kita telah siapkan 7 langkah strategis sebagai upaya pengendalian tingkat inflasi di Sumbar, khususnya jelang Iduladha," ungkap Gubernur Mahyeldi, usai mengikuti kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID se-Sumbar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Selasa (27/6/2023).
Adapun 7 langkah strategis yang dimaksud Gubernur untuk pengendalian inflasi tersebut yakni, pertama, penyelenggaraan operasi pasar murah secara lebih intensif dan masif.
Kedua, pelaksanaan fungsi pengawasan dan sidak pasar secara sistematis dan berkala. Ketiga, mengembangkan pertanian organik untuk meningkatkan produksi hasil pertanian dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia.
Kemudian yang keempat, penguatan dan optimalisasi sarana prasarana pengelolaan air di sektor pertanian, seperti irigasi dan embung. Kelima, Penguatan dan perluasan kerja sama daerah, khususnya antara kota perhitungan inflasi dengan wilayah produsen.
Keenam, memastikan kelancaran arus distribusi dan transportasi bahan pangan di seluruh wilayah Sumbar, dan yang ketujuh, penguatan koordinasi antardaerah (provinsi dan kabupaten/kota).
Gubernur Mahyeldi menyebut, 7 langkah strategis tersebut dirumuskan berdasarkan pertimbangan implementasi 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
"Meskipun secara umum inflasi di Sumbar masih terkendali, namun tantangan ke depan tidaklah mudah. Maka dari itu, kita menyiapkan langkah langsung untuk jangka panjang," kata Mahyeldi.
Gubernur Mahyeldi menjelaskan, saat ini ada beberapa daerah di Sumbar yang mengalami sedikit kenaikan tingkat inflasi secara Year on Year (YoY), seperti Kota Padang dan Kota Bukittinggi.
Tingkat inflasi Kota Padang tercatat sebesar 0,40%, ini lebih tinggi dari periode tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Kota Bukittinggi tercatat mengalami inflasi sebesar 0,18%, lebih tinggi dibandingkan inflasi periode sebelumnya sebesar 0,06%.
"Ini diakibatkan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap bahan pangan terutama cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan jengkol, serta pada komoditas transportasi angkutan udara," jelasnya.
Selain itu, inflasi tersebut juga disebabkan oleh faktor cuaca, yang mempengaruhi tingkat produksi dan biaya transportasi. Bahkan menurut Mahyeldi, juga ada pengaruh dari kondisi ekonomi makro.
Menyikapi hal tersebut, Gubernur Mahyeldi menilai perlu ada pemetaan, daerah-daerah mana saja yang surplus bahan pangan, agar daerah tersebut dapat mensuplay ke daerah yang mengalami inflansi.
Ia menegaskan, dalam penanganan inflasi, yang penting diperhatikan adalah kesesuaian antara kebijakan TPID terhadap faktor-faktor penyebab inflasi. Tanpa itu, ia menilai sulit akan berhasil, untuk itu sinergi antarpihak menjadi kunci dalam pengendalian inflasi daerah. [*/adpsb]
