Jakarta, Padangkita.com - Anggota komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo meminta pemerintah untuk menyampaikan desain kebijakan pembiayaan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Seperti diketahui bahwa pembangunan IKN diperkirakan akan memakan biaya hingga Rp466 triliun dan sebesar 30 persen pembiayaannya berasal dari kocek negara alias APBN.
“Kita tahu bahwa desain dari pembiayaan IKN yang dari awal itu adalah hanya sebagian kecil, 30 persen yang dikeluarkan APBN sisanya adalah swasta. Tapi kita paham bahwa swasta akan masuk, trigger kalau ada beberapa kondisi tertentu yang terpenuhi. Nah desain kebijakan inilah yang sebetulnya sangat penting untuk kelanjutan dari pada proses IKN,” ujar Andreas dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan RI di Gedung Nusantara I, pada Senin (12/6/2023)
Sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah, pembiayaan IKN menjadi bagian fokus strategis belanja negara tahun 2024. Agenda prioritas lain yang pembiayaannya bergantung pada apbn adalah terselenggaranya pemilu dan pilkada. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa terdapat 7 fokus strategis belanja negara dari total 33 fokus Kemenkeu.
“Mungkin juga nanti bisa ditambahkan karena ini termasuk disampaikan sebagai kebijakan prioritas, nah desain kebijakan ini yang belum pernah kita ketahui. Kalau angka itu kan mengikuti kebijakannya. Jadi kebijakannya bagaimana? Nanti termasuk rencana pemanfaatan aset-aset. Swasta itu akan masuk kalau sudah ada prakondisi tertentu. Kalau nggak, nggak mungkin (akan berinvestasi),” kata Politisi Fraksi PDI-P itu.
Legislator Dapil Jawa Timur V itu lantas menyarankan adanya campur tangan APBN yang cukup besar pada awal pembangunan IKN sehingga bisa menjadi pemantik bagi pihak swasta untuk berinvestasi. Hal ini menurutnya bisa menghindari kondisi saling tunggu dalam berinvestasi.
Baca juga: Hutama Karya Dapat Kontrak Gedung Baru IKN Nusantara Senilai Rp766 Miliar
“Apa tidak sebaiknya APBN untuk masuk cukup besar di awal tapi bisa men-trigger swasta, daripada sebetulnya kita desainnya ini nanti saling nunggu, (sepeti analogi) chicken and egg. Jadi ini mungkin kebijakan ini juga perlu disampaikan,” usulnya. [*/pkt]
