Padang, Padangkita.com – Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumatra Barat (Sumbar) Nizam Ul Muluk memastikan, bahwa satu dari 20 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang disekap di Myanmar adalah warga Sumbar.
PMI atau sebelumnya disebut dengan Tenaga Kerja Indonesi (TKI) tersebut, kata Nizam, bernama Muhamad Husni Sabil, 28 tahun, berasal dari Nagari Tanjung, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung.
Indentitas TKI tersebut didapat setelah Disnakertrans berkomunikasi dengan keluarga Muhamad Husni Sabil. Disnakertrans juga telah mengumpulkan informasi tentang yang bersangkutan, dan dilaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Secara resmi, semua informasi soal Muhamad Husni Nabil, telah disampaikan Disnakertrans Sumbar kepada lembag-lembaga terkait di pusat, melalui surat Nomor: 560/614/Nakertrans/2023 tertanggal 5 Mei 2023.
“Isinya tentang data pribadi korban, lama putus kontak dengan pihak keluarga, serta permohonan bantuan untuk proses pemulangan korban kembali ke tanah air,” ungkap Nizam, Sabtu (6/5/2023).
Muhamad Husni Sabil dan 19 PMI lainnya, diduga kuat menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Mereka diduga telah tertipu karena berharap bisa bekerja di luar negeri. Padahal, Myanmar sendiri tidak termasuk negara tujuan pengiriman PMI.
Nizam Ul Muluk sendiri mengaku telah mendapat perintah Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah untuk mengambil langkah-langkah strategis membantu memulangkan Muhamad Husni Nabil.
"Betul, Bapak Gubernur telah perintahkan kami untuk lakukan upaya strategis terhadap pemulangan korban. Kami telah tindak lanjuti arahan tersebut dengan berkomunikasi langsung dengan pihak Kemenaker, Kemenlu dan BP2MI. Kami mohon do'a dari seluruh masyarakat Sumbar, agar upaya ini dapat berjalan sesuai harapan," ungkapnya Nizam.
Nizam menambahkan, sesuai arahan Gubernur Mahyeldi pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus ini, dan siap memberikan dukungan data. Sebab, lanjut dia, untuk kebijakan luar negeri itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia melalui Kemenlu terus mengupayakan evakuasi terhadap 20 PMI yang diduga disekap di Myanmar tersebut. Proses evakuasi ini dinilai cukup berat, karena lokasi penyekapan diduga berada di daerah yang dikuasiai oleh pemberontak.
Baca juga: Mahyeldi Perintahkan Disnakertrans Bantu Pemulangan PMI Asal Sumbar yang Disekap di Myanmar
Kemenlu, kata Nizam, terus berkomunikasi dengan otoritas Myanmar untuk memulangkan para PMI yang menjadi korban penyekapan. Sedangkan, untuk pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut akan segera ditindak secara hukum. [*/pkt]
