Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah memaparkan kondisi sosial ekonomi terkini Provinsi Sumbar kepada para wali nagari se-Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat.
Ia berharap, uraian tersebut bisa dijadikan pedoman oleh pemerintahan nagari saat merencanakan program dan kegiatan di nagari masing-masing.
"Karena wali nagari adalah ujung tombak pembangunan daerah, maka perlu kita berikan gambaran secara utuh tentang kondisi sosial ekonomi daerah saat ini," ungkap Mahyeldi ketika membuka Rapat Koordinasi Wali Nagari se-Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Hotel Pangeran Beach Padang, Rabu (3/5/2023) malam.
Dalam paparannya, Gubernur Mahyeldi mengulas berbagai hal, termasuk apa yang menjadi program unggulan Pemprov Sumbar saat ini. Menurut Mahyeldi, sebagiannya cukup potensial dikembangkan di tingkat nagari atau desa, seperti sektor pertanian dan peternakan.
Mahyeldi menambahkan, di tengah kemajuan teknologi sekarang ini akses terhadap berbagai informasi menjadi sangat terbuka. Oleh sebab itu, Mahyeldi mendorong peluang tersebut dimanfaatkan oleh wali nagari untuk meningkatkan referensi dalam merancang inovasi.
"Dulu untuk berinovasi kita mesti melakukan studi banding atau mendatangkan mentor, saat ini sudah lebih mudah. Kita bisa mencari referensi dari berbagai sumber di internet," ujar Gubernur Mahyeldi.
Mahyeldi menyampaikan, untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, selain sinkronisasi dan sinergitas dengan pemerintahan yang lebih tinggi, daerah juga perlu melahirkan inovasi-inovasi, mulai dari layanan sampai kepada regulasi.
"Selain sinkronisasi dan sinergitas nagari, juga perlu melahirkan inovasi-inovasi. Karena nagari adalah pemerintahan terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," ungkapnya.
Menurutnya, kemajuan di tingkat nagari sangat penting untuk diperjuangkan, karena jika nagari maju maka kabupaten dan provinsi secara otomatis juga akan menjadi maju.
Senada dengan Gubernur, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Sumbar, Amasrul menyampaikan bahwa tujuan utama rakor tersebut untuk membangun koordinasi, sinergitas dan komitmen bersama guna mewujudkan percepatan pembangunan tingkat nagari/desa.
Menurut Amasrul, rakor yang diikuti oleh wali nagari dari Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat dilakukan karena kedua daerah adalah kabupaten yang terbanyak melakukan pemekaran nagari pada tahun 2022 lalu.
"Artinya bapak/ibu semua harus bisa saling sinergi dan bisa saling perkuat kapasitas tentang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari, meskipun sebagian berstatus sebagai nagari baru," ujarnya.
Baca juga: Gubernur Mahyeldi Minta Perbankan Perbesar Alokasi KUR ke Nagari Tertinggal, Minimal 6%
Amasrul mendorong agar wali nagari aktif dalam menyelaraskan program dan kegiatannya dengan pemerintah kabupaten dan provinsi. [adpsb]
