Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengingatkan pemerintah kabupaten/kota agar meningkatkan sosialisasi terkait mitigasi bencana kepada masyarakat, serta mendata bangunan untuk dijadikan shelter.
"Agar keamanan dan ketentraman masyarakat dapat tetap terjaga di tengah ancaman bencana. Pemerintah harus memiliki perencanaan dan data terukur untuk pengendaliannya, seperti pemetaan wilayah batas aman, optimalisasi jangkauan sosialisasi mitigasi, pemetaan bangunan yang layak dijadikan alternatif shelter," ungkap Mahyeldi soal adanya potensi gempa bumi dan tsunami yang mengancam wilayah Sumbar, Selasa (27/4/2023).
Mahyeldi mengatakan berdasarkan laporan dari para pakar geologi, potensi gempa dan tsunami di Sumbar masih tetap ada. Hal itu disebabkan, karena Sumbar merupakan wilayah pertemuan dua lempeng Indo-Australia. Selain itu juga banyak gunung api yang aktif, serta adanya patahan semangka di Pulau Sumatra.
“Dengan kondisi wilayah Sumbar yang berada di antara dua lempeng, banyak gunung aktif, serta berada di kawasan patahan semangka, potensi gempa tektonik dan vulkanik masih tetap ada di Sumbar,” ungkap Mahyeldi.
Selain melakukan pendataan bangunan untuk alternatif shelter dan sosialisasi mitigasi bencana, Mahyeldi juga meminta agar bupati dan wali kota menyiapkan bangunan yang tahan gempa melalui kebijakan regulasi.
“Kita bersyukur sebagian daerah sudah punya peraturan daerah (Perda) terkait dengan ketahanan bangunan. Sehingga pada saat gempa M6,9 kemarin tidak ada bangunan yang rusak. Agar lebih aman, diharapkan ke depan, seluruh kabupaten kota di Sumbar memiliki perda serupa,” tegasnya.
Mahyeldi mengungkapkan, saat ini terdapat bangunan shelter yang ada di Kota Padang dan daerah lainnya untuk dijadikan tempat evakuasi, jika seandainya terjadi gempa dan tsunami. Namun, kata Mahyeldi, dari segi jumlah tempat evakuasi ini perlu diperbanyak.
Karena itu tambah Mahyeldi, jika ada bangunan yang memenuhi persyaratan untuk mitigasi gempa, maka dapat dijadikan alternatif sebagai tempat evakuasi.
“Seperti bangunan masjid, sekolah dan pasar yang ada di lokasi keramaian. Bangunan ini dapat dibangun dengan memenuhi persyaratan tahan gempa. Pemerintah kabupaten/kota harus melakukan sensus bangunan yang layak untuk jadikan sarana evakuasi vertikal,” terangnya.
Selain menyiapkan bangunan evakuasi, saat yang sama juga disiapkan akses untuk mempelancar penyelamatan melalui jalur evakuasi.
“Siapkan jalur evakuasi dengan papan petunjuk arah titik penyelamatan yang aman. Semuanya harus ditingkatkan lagi,” ingatnya.
Terkait gempa M6,9 lalu, menurut Mahyeldi, masyarakat sudah memahami dalam melakukan upaya penyelamatan saat terjadi gempa. Buktinya saat keluar rumah, masyarakat tidak banyak menggunakan kendaraan dan lebih memilih berjalan menuju jalur evakuasi.
Mahyeldi menilai upaya untuk meningkatkan informasi tentang lokasi titik aman gempa dan tsunami cukup baik di Kota Padang. Di mana Pemko Padang sudah memperbarui zona aman evakuasi.
“Lokasi zona aman gempa dan tsunami sudah diperbarui di Kota Padang. Kita ingatkan lagi masyarakat, agar dapat mengetahui mana zona merah kuning dan hijau aman gempa dan tsunami,” ujar Mahyeldi.
Baca juga: Update Gempa M6,9 Mentawai: 2 Rumah Rusak, 8.137 Orang Mengungsi
“Dengan adanya persiapan seperti ini masyarakat lebih siaga. Kesiapan agar lebih baik sehingga risiko bencana bisa diminimalisasi. Seperti ketahanan bangunan dan minimalisasi korban jiwa,” ulasnya. [adpsb]
