Padang, Padangkita.com – Satu per satu persoalan jalan tol di Sumatra Barat (Sumbar) dapat diselesaikan. Kali ini, terkait dengan munculnya penolakan masyarakat di 5 nagari di Kabupaten Limapuluh Kota yang terkena rencana trase jalan tol.
Sebelumnya, masyarakat tersebut meminta pemerintah atau pihak yang akan membangun jalan tol memindahkan trase jalan tol. Sebab, rencana trase melewati permukiman dan lahan produktif milik warga.
Diketahui, Jalan Tol Padang – Pekanbaru sepanjang 254 km akan melewati daerah Limapuluh Kota. Saat ini, dari 6 seksi, telah selesai dan diresmikan 1 seksi yakni Pekanbaru – Bangkinang.
Dua seksi, yakni Bangkinang – Pangkalan dan Padang – Sicincin sedang dikerjakan. Dengan demikian, tinggal 3 seksi yang dalam perencanaan. Yakni, Sicincin – Bukittinggi, Bukittinggi – Payakumbuh, dan Payakumbuh – Pangkalan.
Jalan Tol Padang - Pekanbaru sendiri adalah bagian sirip atau feeder Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang dirpoyeksikan akan menghubungkan Aceh hingga Lampung.
Pada Selasa (24/1/2023) malam, para warga di 5 nagari yang rumah dan tanahnya terkena rencana trase Jalan Tol Payakumbuh - Pangkalan, bertemu langsung Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Audy Joinaldy.
Pertemuan perwakilan warga 5 nagari yang rumah dan lahannya terkena trase Jalan Tol Payakumbuh - Pangkalan. [Foto: Diskominfo Sumbar]
“Kami adalah warga dari 5 nagari yang benar-benar terkena rencana trase jalan tol di Limapuluh Kota, tidak ada kami menolak. Kami mendukung rencana pembangunan jalan tol, mohon Pak Wagub teruskan proyek strategis nasional ini,” kata Yondriko yang menjadi Ketua Aliansi Masyarakat Terdampak Jalan Tol Pendukung Program Pemerintah (Almast).
Hadir bersama Yondriko sekitar 40 orang perwakilan dari lima nagari yang terdampak rencana jalan tol. Yakni, dari Nagari Koto Baru Simalanggang (Kecamatan Payakumbuh), Nagari Lubuk Batingkok (Kecamatan Harau), Nagari Koto Tangah Simalanggang (Kecamatan Payakumbuh), Nagari Taeh Baruah (Kecamatan Payakumbuh), dan Nagari Gurun (Kecamatan Harau).
Menurut salah satu pengurus Almast, Husna, adanya pernyataan menolak jalan tol di trase Payakumbuh - Pangkalan ini, tidak berasal dari pemilik lahan yang tanah atau rumahnya terkena rencana trase jalan tol.
Ia menunjul contoh di Nagari Koto Baru Simalanggang, lahan yang terkena rencana jalan tol berjumlah 44 bidang di dua jorong, yaitu Jorong Koto Baru dan Jorong Tabek Panjang.
Hampir 70 persen warga sudah setuju, sisanya belum setuju karena masih memerlukan penjelasan tambahan terkait pembangunan jalan tol.
Di 5 nagari yang dilalui rencana trase tol ini, diperkirakan ada 267 bidang tanah yang akan terkena pembangunan jalan tol, terdiri dari bangunan rumah, lahan pertanian dan tanah kosong.
Dari jumlah bidang itu, kata Yondriko, sebagian besar sudah menyatakan setuju pembangunan jalan tol dalam bentuk tertulis. Hanya sebagian kecil pemiliknya yang belum setuju, karena mereka belum mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang rencana pembangunan jalan tol seksi Payakumbuh - Pangkalan.
“Kami keberatan dengan adanya pernyataan sekelompok orang yang mengatasnamakan warga terdampak yang menolak pembangunan jalan tol di trase Payakumbuh - Pangkalan ini. Karena penolakan itu tidak berdasarkan musyawarah dengan masyarakat yang bangunan atau lahannya kena rencana trase jalan tol. Mereka yang menolak hanyalah segelintir warga yang namanya tidak ditemukan dalam daftar rencana trase tol yang kami miliki,” kata Yondriko dan diamini Husna serta perwakilan warga lainnya.
Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy menyatakan sangat memahami aspirasi yang disampaikan masyarakat yang tergabung dalam Almast.
Oleh sebab itu, dirinya akan memperhatikan aspirasi ini, apalagi telah dilengkapi dengan surat persetujuan tertulis dari masing-masing masyarakat yang rumah atau lahannya terkena rencana trase Jalan Tol Payakumbuh - Pangkalan.
“Aspirasi dan bukti-bukti tertulis ini akan menjadi pegangan Pemda Limapuluh Kota dan Pemda Sumbar untuk disampaikan kepada Kementerian PUPR di Jakarta,” kata Wagub Audy Joinaldy yang didampingi Staf Khusus Tim Percepatan Lahan Jalan Tol Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah.
Menurut Syafrizal Ucok, dalam pekan ini, menjelang tanggal 31 Januari 2023, seluruh berkas persetujuan dari masyarakat pemilik bangunan dan lahan yang terkena rencana trase tol di 5 nagari di Kabupaten Limapuluh Kota, akan dikumpulkan oleh Almast.
Baca juga: Pemprov Sumbar Bahas Masalah Jalan Tol Padang – Pekanbaru yang Ditolak 5 Nagari di Limapuluh Kota
“Nanti berkas-berkas dari Almast akan disampaikan kepada Gubernur Sumbar melalui Bupati Limapuluh Kota, untuk kemudian diteruskan kepada Kementerian PUPR di Jakarta,” ujar Syafrizal Ucok. [*/pkt]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
