Padang, Padangkita.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatra Barat (Sumbar) Medi Iswandi menyampaikan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Sumbar turun 0,14 persen 2022.
Mengutip data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), angka kemiskinian turun dari 0,91 persen (50,84 ribu) tahun 2021, menjadi 0,77 persen (43,67 ribu) tahun 2022.
Menurut Medi, angka penurunan ini menjadi yang tertinggi nomor tiga di Sumatra, bersama Provinsi Jambi. Secara nasional, lanjut dia, Sumbar juga termasuk 20 provinsi yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrem.
Lebih jauh Medi mengungkapkan, data angka kesmikinan tersebut disampaikan oleh TNP2K dalam Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Provinsi Sumatra Barat yang dilaksanakan pada bulan Oktober lalu.
TNP2K, kata Medi, juga merujuk kepada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE). Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Esktrem.
“Jika kita runut dari tahun 2020, kondisi kemiskinan ekstrem di Sumbar terus menurun. Mulai dari 83,930 ribu jiwa (1,53 persen) tahun 2020, turun menjadi 50.840 ribu (0,91 persen) tahun 2021, dan sekarang turun menjadi 43.670 ribu (0,77 persen) tahun 2022,” ujar Medi, sebagaimana dikutip Padangkita.com dari situ Pemprov Sumbar, Kamis (10/11/2022).
Penurunan tersebut, kata Medi, tak lepas dari konsistensi Pemerintah Provinsi Sumbar melaksanakan berbagai program unggulan untuk pemberdayaan di berbagai bidang, seperti bidang entrepreneur, pertanian, dan pariwisata.
Untuk perkotaan, misalnya, Pemprov Sumbar menggencarkan program 100 ribu entrepreneur. Program ini lanjut Medi, mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa alokasi anggaran aspirasi DPRD.
Untuk pedesaan, jelas Medi, ada program terpadu sektor pertanian dalam arti luas. Yaitu perkebunan, perikanan/kelautan, kehutanan (perhutanan sosial), peternakan dan pertanian hortikultura. Alokasi anggaran untuk sektor ini minimal 10 persen dari APBD Provinsi Sumbar.
Kemudian, kegiatan kepariwisataan. Dengan banyaknya event-event sehingga kunjungan meningkat dan terjadi transaksi ekonomi serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Program kita ke depan akan terus menurunkan angka kemiskinan ekstrem, sesuai target RPJMN, nol persen pada tahun 2024, dengan tetap fokus kepada strategi dan arah kebijakan yang sudah tertuang dalam RPJMD yang merupakan amanah Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2021,” ungkap Medi.
Baca juga: Pariaman Jadi Pilot Project Penanggulangan Kemiskinan, Genius Tampil di Depan Men-PAN RB di UGM
Dari Data P3KE yang menjadi sumber rujukan, saat ini di Sumbar baru Kota Padang Panjang yang sudah mencapai target tersebut yaitu angka kemiskinan ekstremnya sudah nol pada tahun 2022 ini. [*/pkt]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
