Puan Maharani Dinilai Paling Berpeluang Jadi Capres Perempuan di 2024

Puan Maharani Dinilai Paling Berpeluang Jadi Capres Perempuan di 2024

Puan Maharani bersama emak-emak dalam kunjungan kerjanya ke Sumatra Utara (Sumut). [Foto: Ist.]

Jakarta, Padangkita.com - Setelah merilis hasil survei opini publik pada pemimpin perempuan dan pemilihnya pada pekan lalu, Lembaga Survei KedaiKOPI menggelar diskusi publik bertajuk 'Siapa Ingin Presiden Perempuan?', Jumat (9/9/2022).

Diskusi menghadirkan tiga narasumber, masing-masing analis komunikasi politik Hendri Satrio, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati, Senior Researcher Lembaga Survei KedaiKOPI Ashma Nur Afifah.

"Diskusi saya sampaikan membuka wacana soal kepemimpinan perempuan, karena selama ini kalau bicara soal keterwakilan perempuan, itu ranahnya dipileg karena disitu diatur harus 30 persen," terang Ninis, sapaan akrab Khoirunnisa Nur Agustyati, kepada wartawan, Jumat (9/9/2022).

Menurutnya, isu perempuan di ranah eksekutif, baik di Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur sampai Pemilihan Bupati dan Wali Kota, selama ini jarang sekali dibicarakan dan menjadi isu utama dalam prosesnya.

Ninis memaklumi kondisi demikian karena sangat jarang kaum perempuan masuk dalam jajaran elit politik. Apalagi jika bicara soal kaum perempuan dalam pemilu eksekutif, muaranya ada pada partai politik.

"Kalau kita bicara pemilu eksekutif, memang akhirnya muaranya ada pada parpol, syaratnya juga cukup berat, 25 persen kursi atau suara. Jarang sekali perempuan bisa masuk radar disitu, jarang perempuan masuk radar dalam tataran elite," jelasnya.

Mengenai nama perempuan yang masuk dalam radar calon presiden 2024, Ninis mengakui nama Ketua DPR RI Puan Maharani. Namanya juga masuk dalam jajaran elite partai politik. Ada nama lain, namun ditekankan dia sulit masuk dan diusung sebagai capres 2024.

Merujuk hasil urvey KedaiKOPI, ia menyebutkan nama-nama seperti Susi Pudjiastuti, Khofifah Indar Parawansa dan Tri Rismaharini. Sayangnya, nama-nama tersebut meski mempunyai elektabilitas sangat kecil kemungkinannya diusung menjadi capres atau cawapres.

“Dorongannya adalah bagaimana parpol bisa membuka akses bagi perempuan lain ketika masa pencalonan,” ucap Ninis.

Kiprah dan Peluang Puan Maharani

Dalam kesempatan itu, Ninis juga menyinggung peluang Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan dalam Pilpres 2024. Kata dia, PDI Perjuangan memang menjadi partai yang bisa mengusung pasangan capres-cawapres dalam Pilpres 2024.

"PDIP satu-satunya yang bisa maju sendiri, kursi di DPR sudah 25 persen. Itu ibaratnya kalau mau maju sendiri bisa, tapi rasanya kan harus mengaak parpol lain," jelasnya.

Nama Puan juga diakuinya masuk dalam jajaran elit parpol yang sangat besar kemungkinannya diusung PDIP. Kemudian dari trennya sebagaimana hasil dari beberapa lembaga survei, elektabilitas Puan terus mengalami kenaikan.

Kinerjanya di DPR, lanjut Ninis, meski belum terlalu banyak juga sudah menunjukkan hal positif. Dari pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi UU TPKS.

"Pengesahan RUU TPKS itu bisa dilihat sebagai keberhasilan perempuan, bisa dibilang ada kolaborasi PDIP disitu. Ibu Puan bersama beberapa kelompok kaum perempuan mengawal dari awal sampai disahkan menjadi Undang-Undang," ucap Ninis.

"Apresasi kepada Bu Puan dalam konteks kemarin. Itu jadi nilai plus buat Ketua DPR. Sekarang juga tengah mengusulkan lagi ruu terkait hak-hak perempuan, (RUU) perlindungan pekerja rumah tangga. Dalam konteks ini, dia bukan hanya sekedar Ketua DPR perempuan, tetapi benar-benar membawa kepentingan kaum perempuan," sambungnya.

Sekadar diketahui, elektabilitas Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani melejit berdasarkan hasil Lembaga Survei KedaiKOPI yang dirilis Sabtu, 3 September 2022. Puan yang biasanya memiliki elektabilitas 1 - 2 persen, saat ini sudah masuk empat besar calon presiden dengan elektabilitas tertinggi.

Tercatat Puan memiliki elektabilitas hingga 9,6 persen. Berada di urutan ketiga terdapat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 14,5 persen, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 18 persen, dan urutan pertama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 26 persen.

"Responden yang memilih Puan mengungkapkan alasan mereka bahwa Puan adalah sosok yang tegas, berani, dan cerdas," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Polemik, Minggu (4/9/2022).

Survei KedaiKOPI sendiri digelar pada 3-18 Agustus 2022 dengan metode face to face interview. Ada 1197 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga: Survei: Mayoritas Pendukung Puan Maharani Warga Pedesaan

Untuk survei dengan pertanyaan terbuka tentang calon presiden perempuan yang paling cocok, Puan Maharani juga menjadi urutan yang paling teratas, yakni 9,6 persen. Di urutan bawahnya ada Megawati Soekarnoputri dengan 0,7 persen, Susi Pudjiastuti 0,6 persen, Khofifah Indar Parawansa 0,6 persen, Tri Rismaharini 0,5 persen, dan Sri Mulyani 0,2 persen. [jal/pkt]

 

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

Puan: Pendidikan Tidak Bisa Berjalan Baik Jika Guru Dihadapkan Ancaman Hukum Berlebihan
Puan: Pendidikan Tidak Bisa Berjalan Baik Jika Guru Dihadapkan Ancaman Hukum Berlebihan
Sumpah Pemuda Jadikan Momen Rangkul Semua Elemen Masyarakat untuk Indonesia Sejahtera
Sumpah Pemuda Jadikan Momen Rangkul Semua Elemen Masyarakat untuk Indonesia Sejahtera
DPR Kini Punya 13 Komisi dan 1 Badan, Berikut Komposisi, Mitra dan Ruang Lingkup Kerjanya
DPR Kini Punya 13 Komisi dan 1 Badan, Berikut Komposisi, Mitra dan Ruang Lingkup Kerjanya
Puan Maharani: PDI Perjuangan Siap Dukung Pemerintahan Prabowo Tanpa Kader di Kabinet
Puan Maharani: PDI Perjuangan Siap Dukung Pemerintahan Prabowo Tanpa Kader di Kabinet
Paripurna DPR RI Setujui Herindra Jadi Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan
Paripurna DPR RI Setujui Herindra Jadi Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan
Mitra AKD DPR Diumumkan Setelah Presiden Terpilih Dilantik dan Tetapkan Jumlah Kabinet
Mitra AKD DPR Diumumkan Setelah Presiden Terpilih Dilantik dan Tetapkan Jumlah Kabinet