Padang, Padangkita.com - Ratusan guru honorer di Padang kembali mendatangi Gedung DPRD Kota Padang, Senin (22/8/2022). Mereka masih menuntut kejelasan nasib mereka yang tak kunjung diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Koordinator Aksi Damai Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) PPPK Kota Padang, Imbron SPd.I mengatakan, aksi tersebut untuk menanyakan nasib para guru honorer yang tak jelas ujungnya.
“Sebanyak 1.226 orang lulus ujian passing grade PPPK. Namun sebanyak 639 tidak mendapat formasi, sisanya 587 sudah mendapat formasi dari Pemko Padang,” jelas Imbron dalam aksi damai tersebut.
Tak jelas nasibnya ratusan guru honorer tersebut, membuat mereka mengadukan permasalahan yang terjadi ke Ketua DPRD Padang Syafrial Kani yang didampingi Wakil Ketua Ilham Maulana dan Amril Amin, serta sejumlah anggota dewan.
Imbron juga menungkapkan, para guru honorer hingga saat ini tidak mendapat kejelasan. Bahkan Walikota Padang bersama Kepala BKPSDM sudah menanyakan permasalahan ini ke Kemenpan RB, akan tetapi hasil pertemuan dengan kementerian terkait tidak juga diungkapkan.
“Malahan Kepala BKPSDM berkoar-koar kepada para guru agar tidak ada intimidasi apapun. Akan tetapi, para guru honorer malah mendapat intimidasi dari kepala sekolah tempat mereka mengabdi agar tidak melakukan aksi demo ke DPRD Padang,” ujarnya.
“Kalau kita ikut demo, maka kepala sekolah akan memecat kami. Luar biasa intimidasi dari kepala sekolah. Hal ini tak sesuai dengan pendapat dari Kepala BKPSDM,” jelasnya.
Dia menegaskan, ratusan guru yang hadir demo tidak meminta apa-apa kepada Pemko Padang. Pihaknya hanya minta diperhatikan kejelasan perihal formasi PPPK untuk guru yang sudah lulus passing grade.
“Kalau bukan kepada Anggota DPRD, kepada siapa lagi kami mengadu,” pintanya.
Diketahui, sebelumnya Walikota Padang Hendri Septa bersama Kepala BKPSDM, Arfian menemui Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini beberapa waktu lalu.
Di ruang kerjanya, Wako Hendri Septa dan Kepala BKPSDM Arfian menanyakan langsung tentang penghapusan tenaga honorer dan solusinya.
“Kita sudah bertemu dengan Sekretaris Menteri PAN-RB. Kita akan perjuangkan nasib kawan-kawan honorer,” kata Hendri Septa.
Selain itu, Wako Hendri Septa juga memperjuangkan nasib sebanyak 1.228 tenaga honorer guru yang telah menjalani tes PPPK dan dinyatakan lolos dari ambang batas yang ditetapkan. Hendri Septa berharap, seluruh honorer guru dapat masuk ke dalam aplikasi e-formasi.
“Kita sudah menyampaikan permohonan agar seluruh honorer guru yang lulus passing grade dapat masuk ke dalam e-formasi,” kata Hendri Septa.
Baca Juga: Nasib 1.228 Guru Honorer Terkatung-katung, Ini Kata Ketua DPRD Padang
Sekretaris Menteri PAN-RB Rini Widyantini berjanji akan menyampaikan hal ini langsung kepada Deputi yang menangani. Saat ini, Deputi yang membidangi hal tersebut sedang berada di luar kota. [isr]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
