Jakarta, Padangkita.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan panjang jalan tol yang telah beroperasi sepanjang 2.500 km dan pada tahun 2022 ini akan ada tambahan 43 km.
“Jika mengacu pada Renstra kita di tahun 2022-2024, maka 1.545 km jalan tol harus sudah dioperasikan. Sehingga nanti pada 2024, minimal 4.000 km jalan tol sudah beroperasi,” terang Menteri Basuki saat menjadi Inspektur Upacara memperingati HUT ke-77 RI di Lapangan Sapta Taruna, Kementerian PUPR, Rabu (17/8/2022).
Adapun ruas jalan tol yang akan dioperasikan tahun ini meliputi Jalan Tol Cileunyi – Sumedang - Dawuan seksi Cileunyi - Pamulihan, Jalan Tol Binjai - Langsa seksi Binjai - Stabat, Jalan Tol Manado - Bitung seksi Danowudu -Bitung serta Jalan Tol Sigli - Banda Aceh seksi Seulimeum-Jantho.
Selain soal jalan tol, Menteri Basuki juga mengingatkan tantangan Kementerian PUPR dalam pembangunan 61 bendungan.
“Untuk bendungan yang sudah selesai sebanyak 29 bendungan, tetapi tahun ini akan diresmikan lagi 9 bendungan, ditambah pada tahun 2023 nanti sebanyak 13 bendungan,” jelasnya.
Bendungan yang akan diresmikan tahun ini meliputi Bendungan Ciawi, Sukamahi, dan Sadawarna di Jawa Barat, Margatiga di Lampung Lolak dan Kuwil Kawangkoan di Sulawesi Utara, Semantok di Jawa Timur, Tamblang di Bali, serta Beringinsila di NTB.
Pencapaian lain yang sudah dilaksanakan Kementerian PUPR yaitu dengan pembangunan lebih dari 1 juta rumah, termasuk rumah susun beserta sistem air minum, sanitasi, dan persampahan.
Kemudian, kata Menteri Basuki, melalui pelaksanaan program padat karya yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman serta perumahan.
“Pada tahun ini, program padat karya di Kementerian PUPR menargetkan penyerapan 688 ribu tenaga kerja serta anggaran sebesar Rp13,76 triliun. Dengan realisasi mencapai 50,37% dan 316.563 tenaga kerja,” ujarnya.
Menteri Basuki juga mengingatkan kembali program OPOR (optimalisasi, pemeliharaan, operasi, rehabilitasi)y ang akan diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
“Dalam rangka penyelesaian infrastruktur pada tahun 2023-2024, program-program di PUPR adalah OPOR, yaitu pengoperasian prasarana yang sudah dibangun, pemeliharaan bagi prasarana yang sudah beroperasi supaya dapat berfungsi secara berkelanjutan, lalu optimalisasi fungsi dari infrastruktur yang sudah dibangun, dan rehabilitasi bagi prasarana yg sudah tidak berfungsi. Sehingga pembangunan baru tidak ada kecuali merupakan perintah Presiden,” ingat Menteri Basuki.
Secara umum, lanjut Menteri Basuki, ada 5 agenda besar pada tahun 2023, sebagaimana telah disampaikan Presiden Jokowi. Yakni, peningkatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pembangunan infrastruktur, penerapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, hilirisasi industri serta pembangunan ekonomi hijau.
“Dalam menerapkan kelima agenda besar tersebut, pembangunan infrastruktur Indonesia tetap menjadi prioritas. Dan, alokasi anggaran sebesar Rp125,2 triliun diamanahkan pada Kementerian PUPR,” ujar Basuki.
Tujuannya, lanjut dia, tidak hanya membangun infrastruktur fisik saja tapi juga membuka lapangan kerja dan memberikan pendapatan sebesar-besarnya sehingga bisa mendukung daya beli masyarakat untuk meningkatkan kegiatan perekonomian Indonesiai.
Dalam menyelesaikan tugas percepatan pembangunan infrastruktur bangsa, Menteri Basuki juga mengajak segenap insan PUPR untuk menjadi petarung di bidang infrastruktur.
Baca juga: Daftar 5 Jalan Tol Terindah di Pulau Sumatra dan Penampakannya
“Insan PUPR harus menjadi petarung yang tangguh, kuat, berintegritas, berani dan berjiwa seni. Karena peran kita sebagai petarung dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia,” jelas Menteri Basuki. [*/pkt]
