Perjuangan Puan soal RUU KIA, BKKBN: Terima Kasih Perhatian Luar Biasa Terhadap Stunting

Perjuangan Puan soal RUU KIA, BKKBN: Terima Kasih Perhatian Luar Biasa Terhadap Stunting

Ketua DPR RI Puan Maharani bersama anak-anak dan ibu-ibu. [Foto: Ist.]

Jakarta, Padangkita.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) yang juga Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pihaknya sedang memperjuangkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Sebab kedekatan ibu dan anak sangatlah penting.

“Di DPR RI kami sedang memperjuangkan UU Kesejahteraan ibu dan anak. Yang mana nantinya ibu melahirkan itu cutinya itu Insyaallah dari 3 bulan jadi 6 bulan,” kata Puan saat pembukaan Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat yang dilaksanakan dalam rangka Bulan Bung Karno 2022.

Bertempat di Gedung Sekolah Partai PDIP di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/6/2022), Puan mengatakan teknis pembuatan RUU itu akan dikomunikasikan lebih lanjut. Yang jelas, hal itu akan dibahas antara DPR dan Pemerintah.

Menurut Puan, pihaknya memperjuangkan RUU itu karena melihat pentingnya kedekatan ibu dan anak sesudah dilahirkan.

“Cuti 3 bulan memang cukup, tetapi kalau bisa 6 bulan, kenapa tidak. Dan 3 bulan selanjutnya, apakah nanti itu WFH, tetap bekerja, tapi bersama bayinya. Ini penting. Sehingga kedekatan antara ibu dan anak bisa lebih dekat, bisa lebih memberikan ASI,” urai perempuan lulusan Universitas Indonesia itu.

Dengan RUU itu, Puan mengatakan pihaknya juga menyasar peran ayah dalam mengurus serta membesarkan anak lebih diberikan. Para ibu juga akan bisa bekerja sembari mengurus anaknya.

“Jadi kita dukung ya itu semua,” kata Puan.

Sementara Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo yang hadir di acara itu, menyatakan Pemerintah berterima kasih kepada PDIP yang selalu memberikan perhatian yang luar biasa terhadap penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak. Khususnya oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Ibu Megawati Soekarnoputri membuat buku yang luar biasa, ini adalah buku resep makanan baduta dan ibu hamil dari Ibu Megawati. Iya, luar biasa,” kata Hasto.

Kata Hasto, stunting bisa dikenali dengan orang yang pendek, walau orang pendek belum tentu stunting. Namun stunting memiliki setidaknya tiga kerugian.

“Satu, stunting itu pendek, jadi susah bersaing. Mau jadi TNI, Polri juga susah. Mau naksir pramugari juga ragu-ragu karena kita nggak pede. Kemudian stunting itu daya  (memahami) nya rendah. Jadi ya sulit untuk menjadi cerdas,” ujar Hasto.

“Kemudian ketiga, mudah sakit-sakit-sakitan. Kalau orang stunting itu di umur 45 tahun itu sudah sentral obbess atau bengkak atau gemuk tapi di tengah. Orang yang gemuknya di tengah, mudah kena penyakit tekanan darah tinggi, kencing manis, stroke, dan lain-lain. Oleh karena itu, tidak berkualitas,” ulas Hasto.

Baca juga: Puan Ungkap Pentingnya Cuti Melahirkan 6 Bulan Cegah Stunting dan Bonding Ibu-Anak

Pada titik itulah pendidikan dan pemberdayaan para ibu dalam membesarkan anak, sangatlah penting. Karenanya, sesuai arahan Presiden Jokowi, anak stunting harus dicegah. Targetnya di tahun 2024 bisa mencapai 14 persen, di mana saat ini angkanya masih 24,4 persen. [jal/pkt]

Baca Juga

Puan Maharani Ajak Media Kawal Agenda Transformasi DPR Lewat Pemberitaan Berimbang
Puan Maharani Ajak Media Kawal Agenda Transformasi DPR Lewat Pemberitaan Berimbang
Sultan Najamudin Tegaskan DPD Harus Jadi Lembaga Terkuat Penjaga Aspirasi Daerah
Sultan Najamudin Tegaskan DPD Harus Jadi Lembaga Terkuat Penjaga Aspirasi Daerah
DPD RI Bahas Tantangan Implementasi MBG: dari Tata Kelola hingga Penguatan Peran Daerah
DPD RI Bahas Tantangan Implementasi MBG: dari Tata Kelola hingga Penguatan Peran Daerah
DPD RI Soroti Pemotongan Dana Transfer dan Dampaknya Bagi Otonomi Daerah
DPD RI Soroti Pemotongan Dana Transfer dan Dampaknya Bagi Otonomi Daerah
Senator Nawardi Ingatkan BPI Danantara Berhati-hati Kelola Dana Publik dalam Investasi Swasta
Senator Nawardi Ingatkan BPI Danantara Berhati-hati Kelola Dana Publik dalam Investasi Swasta
Ketua DPD RI Ajak Dunia Perkuat Peranan Masyarakat Adat dalam Mitigasi Iklim
Ketua DPD RI Ajak Dunia Perkuat Peranan Masyarakat Adat dalam Mitigasi Iklim