Dipolisikan Gegara Dugaan Mahar Politik, Wabup Solok Kini Dilaporkan ke Majelis Kehormatan Gerindra

Dipolisikan Gegara Dugaan Mahar Politik, Wabup Solok Kini Dilaporkan ke Majelis Kehormatan Gerindra

Suharizal (kanan), kuasa hukum Iriadi Datuk Tumanggung, melaporkan Wabup Solok, Jon Firman Pandu ke Mahkamah Kehormatan Gerindra, Jakarta, Selasa (14/6/2022). [Ist]

Padang, Padangkita.com - Kasus dugaan mahar politik Ketua DPC Partai Gerindra Solok yang juga Wakil Bupati Solok, Jon Firman Pandu memasuki babak baru.

Usai dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar), Jon Firman Pandu kali ini juga dilaporkan Iriadi Datuk Tumanggung ke Majelis Kehormatan Partai Gerindra.

Suharizal selaku kuasa hukum Iriadi, mengatakan, kliennya yang mantan calon Bupati Solok pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 lalu, melaporkan secara langsung Jon Firman Pandu pada hari ini, Selasa (14/6/2022).

"Saya sendiri mendampingi Pak Iriadi ke Majelis Kehormatan Partai Gerindra di Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan," ujarnya.

Dalam pelaporan tersebut, pihaknya membawa laporan yang cukup tebal disertai berbagai foto dan ratusan bukti screenshot chat Whatsapp serta beberapa rekaman video.

Suharizal menyampaikan, menurut kliennya tersebut, dugaan pelanggaran kode etik Partai Gerinda oleh Jon Firman Pandu terjadi terjadi dalam kurun waktu 1 Oktober 2019 sampai dengan 5 Agustus 2020.

Dugaan pelanggaran kode etik tersebut berawal setelah kliennya, Iriadi, mengisi formulir calon Bupati Solok tahun 2019 silam yang akan diusulkan oleh Partai Gerindra.

Sesuai dengan aturan di Partai Gerindra, imbuhnya, calon Bupati diusulkan oleh DPC. Setelah pengisian formulir, menurut Iriadi, Jon Firman Pandu sering meminta uang, barang, dan material lainnya kepadanya mengatasnamakan Partai Gerindra.

"Seperti permintaan dana awal uang
pengurusan calon Bupati Solok sebesar Rp700 juta, permintaan umrah untuk DPD Gerindra Sumatra Barat, permintaan beberapa iPhone, sampai
permintaan THR yang katanya untuk Hambalang," ujarnya.

Berdasarkan hal itu, patut diduga terlapor Jon Firman Pandu tidak menjaga nama baik Partai Gerindra, dan sesuai Anggaran Dasar Partai Gerindra, Mahkamah Partai atau Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan pelanggaran disiplin yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra.

“Pasal 16 Anggaran Dasar Partai Gerindra tegas mengatur setiap anggota berkewajiban untuk menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai Gerindra," ungkap Suharizal.

Bahkan, kata dia, pada angka 5 Sumpah Kader Partai Gerindra ada klausul yang berbunyi tunduk dan patuh kepada ideologi dan disiplin partai serta menjaga kehormatan, martabat dan kekompakan partai.

Baca Juga: Wabup Solok Jon Firman Pandu Diperiksa Polda Sumbar terkait Kasus Mahar Politik

Sebelumnya, Iriadi juga melaporkan Jon Firman Pandu ke Polda Sumbar terkait kasus yang sama. Tindak pidananya yaitu dugaan penipuan dan penggelapan. Sampai saat ini, Polda Sumbar telah memeriksa sejumlah saksi, di antaranya Wabup Solok beserta istri dan mertuanya. [fru]

Baca Juga

Bus ALS Rebah Kuda di Malalak, 1 Meninggal dan 48 Luka-luka
Bus ALS Rebah Kuda di Malalak, 1 Meninggal dan 48 Luka-luka
Arus Balik Lebaran di Sumbar: Rute One Way Berubah, Patuhi Aturan Lalu Lintas!
Arus Balik Lebaran di Sumbar: Rute One Way Berubah, Patuhi Aturan Lalu Lintas!
Polda Sumbar Imbau Pemudik Taat Aturan Lalu Lintas untuk Perjalanan Balik yang Aman
Polda Sumbar Imbau Pemudik Taat Aturan Lalu Lintas untuk Perjalanan Balik yang Aman
Mudik Lebaran Aman dan Kondusif, Polda Sumbar Sampaikan Terima Kasih kepada Masyarakat
Mudik Lebaran Aman dan Kondusif, Polda Sumbar Sampaikan Terima Kasih kepada Masyarakat
Polri Buka Penerimaan Bintara dan Tamtama, Pendaftaran Ditutup 25 April 2024
Polri Buka Penerimaan Bintara dan Tamtama, Pendaftaran Ditutup 25 April 2024
Jumlah Pemudik Lebaran 2024 Meningkat 56,4%, Ini Pesan Wakapolda Sumatra Barat
Jumlah Pemudik Lebaran 2024 Meningkat 56,4%, Ini Pesan Wakapolda Sumatra Barat