Padang, Padangkita.com - Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) mempercepat proses sertifikasi untuk usaha masakan Minang usai heboh masakan Padang berbahan daging babi. IKM, sebelumnya memang sudah punya program sertifikasi itu.
"Jadi, memang IKM sudah membuat program sertifikasi dan itu sudah dijalankan, sudah mulai dijalankan, tapi memang belum maksimal," kata Ketua Harian DPP IKM yang juga Anggota DPR RI Andre Rosiade kepada wartawan, kemarin.
Diketahui usaha nasi Padang ‘Babiambo’ sempat disorot karena menyediakan makanan khas Minangkabau nonhalal. Usaha kuliner kini sudah tidak beroperasi. Namun demikian, Andre mengatakan nasi Padang babi itu harus dijadikan pelajaran. Andre menyebut IKM akan memasifkan proses sertifikasi itu.
"Nah dengan kejadian ‘Babiambo’ tentu ini harus menjadi pelajaran kita semua di Ikatan Keluarga Minang untuk segera. Kami di DPP IKM akan berkoordinasi dengan DPD IKM kota/kabupaten di seluruh Indonesia untuk segera melaksanakan program sertifikasi ini, sehingga masyarakat bisa tahu mana restoran Minang, restoran asli yang restoran Padang," kata ketua DPD Gerindra Sumbar ini.
Andre mengatakan sertifikasi ini akan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) IKM tiap-tiap daerah. Pengurus DPC IKM akan melakukan pengecekan langsung ke restoran.
“Itu sudah dimulai di Bogor udah jalan, beberapa daerah Jakarta sudah jalan, lalu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, itu sudah mulai jalan, jadi memang ujung tombak DPC IKM di berbagai wilayah di Indonesia," jelasnya.
Andre menyebut, usaha nasi Padang yang lolos sertifikasi akan ditempel stiker. Andre menegaskan sertifikasi itu bisa didapatkan semua pihak walaupun usaha kuliner bukan dimiliki oleh 'urang awak' atau orang Minangkabau.
"Dia melapor ke IKM atau dicek oleh IKM, lalu dicek citarasanya, kalau sesuai citarasa dan halal nanti lolos sertifikasi dari IKM baru dikasih lisensi, distiker oleh IKM, jadi orang non-Minang pemilik atau penjual tidak masalah, jadi tinggal koordinasi IKM setempat nanti dicek citarasa dan kehalalannya," tutur dia.
Apakah sertifikasi IKM itu dipungut biaya? Andre menegaskan sertifikasi dilakukan secara gratis.
“Tanpa dipungut biaya. Jadi tidak harus urang awak, orang Jawa boleh, tapi cek citarasanya dan kehalalannya," ungkapnya.
Baca juga: Ketua Harian DPP IKM Andre Rosiade Tegaskan Masakan Minang Identik dengan ABS-SBK, Tak Ada Babi
Sebelumnya Gubernur (Sumbar) Buya Mahyeldi mengusulkan agar masakan Padang dibuatkan sertifikasi, khususnya kepada Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM). Hal ini merespons soal adanya pedagang nasi Padang babi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. [*/pkt]
