Padang, Padangkita.com - Sejumlah masyarakat di tiga daerah di Sumatra Barat (Sumbar) mengeluhkan adanya kejanggalan saat memeriksa sertifikat vaksinasi Covid-19.
Masyarakat tersebut kaget nama mereka tercatat sebagai penerima vaksinasi ketiga Covid-19 atau booster. Padahal, mereka belum melakukan vaksinasi booster sama sekali.
"Kami menerima informasi itu dari sejumlah masyarakat yang berdomisili di Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Solok," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani saat dihubungi Padangkita.com, Rabu (1/6/2022).
Dia menuturkan, masyarakat mengetahui nama mereka telah memiliki sertifikat vaksin booster ketika membuka riwayat sertifikat vaksin pada aplikasi PeduliLindungi.
"Nama mereka dinyatakan telah menerima dosis ketiga. Padahal, kenyataannya tidak pernah," jelasnya.
Yefri mengungkapkan, masyarakat merasa dirugikan atas kejadian tersebut dan mengganggap ada yang telah menggunakan data mereka tanpa sepengetahuannya.
Lebih lanjut, masyarakat juga menyampaikan kepada Ombudsman bahwa sertifikat vaksin booster juga akan muncul di aplikasi PeduliLindungi milik anggota keluarga lainnya apabila berada pada Kartu Keluarga (KK) yang sama.
"Hal tersebut membuat masyarakat khawatir data pada KK dan KTP disalahgunakan oleh oknum yg tidak bertanggung-jawab. Begitu pun data vaksin mereka," jelasnya.
Ombudsman Sumbar akan melakukan pendalaman terkait informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut.
Yefri menerangkan, jika hal tersebut benar terjadi, ada beberapa hal yg perlu menjadi perhatian. Pertama, terkait dengan keamanan data masyarakat. Kedua, terkait kesewenangan dalam menggunakan data penduduk. Ketiga, kevalidan data vaksin secara nasional. Keempat, terkait dengan anggaran negara yang telah digunakan.
"Kita akan dalami lebih jauh, jika ini benar terjadi, pertanyaan bagaimana keamanan data penduduk, kevalidan data vaksin nasional, begitu juga realisasi penggunaan anggaran negara. Bayangkan ketika satu orang dinyatakan telah divaksin secara administrasi dan kenyataannya belum, lalu kemana dosis vaksin sebenarnya diberikan. Lebih jauh bagaimana pelaporan penggunaan keuangan negara," sebutnya.
Dia menyampaikan, dengan adanya informasi masyarakat yang mendapat sertifikat vaksin booster padahal belum pernah divaksin, maka kevalidan jumlah capaian vaksin ketiga untuk Provinsi Sumbar sebanyak 680.204 berdasarkan data Kemenkes per tanggal 31 Mei 2022 pukul 18.00 WIB patut dipertanyakan.
Yefri menyampaikan akan menulusuri lebih jauh permasalahan ini karena sangat berpotensi terjadi dugaan tindak maladministasi dan tidak menutup kemungkinan tindak pidana.
"Walaupun sebenarnya Kemenkes RI sudah membuat fitur reset terhadap hal tersebut, namun belum terlihat upaya aktif untuk menelusuri unsur kesengajaan dari petugas, justru masyarakat yang diminta untuk aktif memperbaiki sendiri," ungkapnya.
Kemenkes RI, kata Yefri, perlu memastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dari petugas dalam penginputan, mengingat terdapat anggota keluarga pada satu KK yang semuanya diterbitkan sertifikat vaksin diduga terdapat unsur kesengajaan.
Lebih lanjut, Yefri mengimbau kepada masyarakat untuk mengecek riwayat vaksin pada aplikasi PeduliLindungi masing-masing. Jika didapati hal yang sama segera melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Sumbar.
Baca Juga: Soal Wako Padang Jadi Petugas Haji, Ombudsman Sumbar Soroti Proses Seleksi
"Saat ini kita menghimpun data dan informasi sebanyak-banyaknya, kita berharap kepada masyarakat utk segera melapor apabila mendapatkan kejadian yg sama, laporan bisa disampaikan ke nomor telepon 08119553737," ucapnya. [fru]
