Padang, Padangkita.com - Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Supardi tegas meminta gubernur memecat kepala sekolah (Kepsek) yang tidak memperbolehkan siswa/siswi mengikuti ujian, hanya karena belum melunasi iuran komite.
Menurutnya, kewajiban orang tua dengan urusan pembayaran dan hak anak untuk mengikuti ujian, tidak boleh dihubung-hubungkan.
"Kita minta gubernur melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumbar menginstruksikan Disdik Kabupaten/Kota untuk tidak menyamakan kewajiban orang tua dengan hak anak. Tujuan pendidikan dalam konstitusi, adalah mencerdaskan anak bangsa," kata Supardi saat ditemui di rumah dinasnya, Sabtu (21/5/2022).
Dia meminta Disdik mencarikan jalan tengah untuk tidak membebani wali murid yang belum mampu membayar uang komite, terlebih pasca Covid-19 ekonomi masyarakat belum stabil, bahkan kebanyakan cenderung terpuruk. Hanya masyarakat golongan tertentu saja yang bisa ekonominya kembali seperti semula.
"Iuran komite tidak diwajibkan, jangan sampai siswa juga ikut memikirkan hal tersebut, sehingga konsentrasi untuk mengikuti ujian terganggu, bahkan para guru terus mengingatkan seolah-olah yang lebih wajib itu membayar komite, tidak dengan ujian," ujar Supardi.
Secara tidak langsung, kata Supardi, perangkat sekolah telah membodohi siswa, kepala daerah harus mengantisipasi hal ini, Jika praktik tidak membolehkan siswa mengikuti ujian karena tidak membayar komite ditemukan, kita minta gubernur atau walikota bupati memberhentikan Kepsek itu, kapan perlu copot kepala dinasnya.
"Tindakan tegas harus diambil karena sangat penting untuk masa depan pendidikan Sumbar, aduan kasus seperti ini telah banyak masuk ke DPRD Sumbar," lanjutnya.
Dia mengatakan pemerintah daerah, tengah berkonsentrasi membangun sektor ekonomi, pariwisata ataupun hal lainnya, namun jangan sampai gagal mencetak anak-anak cerdas, jika pembangunan tidak dikelola oleh SDM yang memadai, upaya upaya percuma.
Terkait ini, tidak cukup dengan Surat Edaran (SE) saja, namun harus diiringi dengan pengawasan yang optimal. SE tidak akan efektif, jika punishment yang akan diterima tidak sampai ke telinga para kepada sekolah.
Baca Juga: Pengadaan Baju Dinas DPRD Sumbar Rp1 Miliar Lebih, Patutkah Dibiayai APBD?
"Khususnya kepada gubernur yang SMA/SMK berada pada wilayah kewenangannya," kata Supardi lagi. [isr]
