Batusangkar, Padangkita.com - DPRD Tanah Datar telurkan 22 poin rekomendasi dan catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tanah Datar tahun 2021. Ini tertuang dalam rapat paripurna yang digelar di Pagaruyung, Senin (25/4/22).
Dalam sidang dipimpin Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu didampingi Wakil Ketua Saidani dan Anton Yondra serta dihadiri Bupati Tanah Datar tersebut dikatakan, DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya, memberikan pandangan, masukan, saran serta menyampaikan langkah-langkah strategis untuk menjalankan roda pemerintahan di masa datang.
Wakil Ketua Saidani yang menyampaikan Rekomendasi, mengatakan LKPJ disampaikan Kepala Daerah ke DPRD tidak hanya bertujuan sekedar meningkatkan peran dan fungsi DPRD semata, tetapi DPRD juga memberikan pandangan, saran dan masukan untuk langkah-langkah strategis ke depan untuk masyarakat sejahtera mencapai pemerintahan yang transparan, hal tersebut tentu mempedomani kepada kinerja Kepala Daerah yang lalu.
"LKPJ juga merupakan manifestasi kemitraan DPRD dengan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
DPRD sebagai lembaga pengawas Pemerintah Daerah LKPJ dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan," katanya.
Diungkapkan Saidani, hasil pembahasan LKPJ tersebut DPRD memberikan rekomendasi dan dapat dijadikan pedoman dalam Penyusunan Perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, Penyusunan Anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya dan Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Kebijakan Strategis Kepala Daerah.
"Dari beberapa rekomendasi dan catatan strategis DPRD yakni dilakukan pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang menjadi dasar pemberian bantuan. Bahkan juga pemerintah Daerah diminta untuk mengevaluasi dinas terkait yang diduga menerapkan pola nepotisme dalam penyerahan bantuan," jelasnya.
Kemudian, kata Saidani, dalam LKPJ tahun 2021, setelah dilakukan evaluasi dan investigasi di lapangan terindikasi, dalam penyusunan dan implementasi RKPD dan pendistribusian anggaran ke masing-masing OPD tidak mengacu kepada kaidah-kaidah tata kelola keuangan yang diatur oleh pemerintah Republik Indonesia.
"Akibat tidak sesuai kaidah adalah capaian yang disampaikan dalam LKPJ dan realisasi di lapangan berdasarkan Rencana Kerja dan Rencana Strategi awal tidak mencapai target, sehingga manfaat dan hasilnya tidak terukur. Pengalokasian anggaran yang tidak berpedoman kepada money-follow program yang berbasiskan output dan outcome, terbukti dengan sasaran capaian hasil yang tidak maksimal dan tidak terakomodirnya salah poin dalam penyusunan RKPD yaitu musrenbang, tidak satupun yang bisa direalisasi tahun anggaran 2021," sampainya.
Dikatakan dia, alasan keterbatasan anggaran yang disampaikan kenapa tidak bisa terakomodir kegiatan usulan musrenbang dan kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya, sangat bertolak belakang dengan fakta banyaknya Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) atau anggaran yang mengendap sebesar Rp 111 miliar.
Saidani lalu merinci, SiLPA tersebut yakni, DAK fisik Rp2,8 miliar, DAK non fisik Rp19 miliar, DAU Rp57 miliar.
Selanjutnya, SiLPA DID sebesar Rp4.5 miliar, Dana Pajak Rokok Rp9 miliar, Dana BLUD FKTP Rp2 miliar, Dana BLUD RSUD sebesar Rp9 miliar, dana BOS sebesar Rp2,2 miliar dan terakhir utang belanja bantuan keuangan sebesar Rp2,1 miliar.
Besarnya Silpa ini, tambah Saidani, diduga ada skenario oleh oknum Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang mengatasnamakan dekat dengan kepala daerah.
"Diduga ada oknum TAPD yang mendesain APBD Tanah Datar agar terjadinya Silpa untuk mengamankan tahun anggaran berikutnya, akibatnya pembangunan mengalami kemunduran dan terjadinya perlambatan pemenuhan infrastruktur di Kabupaten Tanah Datar," katanya.
Baca Juga: Cegah Teroris NII, Bupati Tanah Datar Minta Masyarakat Waspada Orang Asing
Terakhir, Saidani meminta semua rekomendasi yang disampaikan segera ditindaklanjuti Bupati bersama jajarannya. [djp/isr]
