Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengatakan perlu kerja sama seluruh pihak untuk mengantisipasi penyebaran paham radikalisme di Sumbar.
Hal tersebut menanggapi pernyataan Polri bahwa ada Negara Islam Indonesia (NII) di Sumbar beranggotakan 1.125 orang, dan ingin menggulingkan pemerintahan Jokowi sebelum 2024.
Mahyeldi menyampaikan, forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) perlu bekerja sama melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk menangkal perkembangan paham radikalisme.
Dengan demikian, pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan bisa ditingkatkan. Menurutnya, paham radikalisme kemungkinan bisa dibawa oleh orang luar ke Sumbar.
"Kita menekankan kepada bupati/wali kota, kepada tingkat pemerintahan paling rendah bahkan sampai ke tingkat RT yaitu menghidupkan lapor dua kali 24 jam," ujarnya kepada wartawan saat konferensi pers di Istana Gubernur Sumbar, Rabu (20/4/2022).
"Sehingga memang jika ada warga yang baru datang ke Sumbar, maka sebab itu, untuk memastikan melapor ke RT setempat. Mudah-mudahan dengan ini, tamu-tamu kita bisa terdeteksi sehingga bisa menimalisir hal yang tidak diinginkan," imbuhnya.
Mahyeldi menuturkan, data soal NII di Sumbar berasal dari Polri yakni Densus 88. Selama ini, Forkompinda Sumbar kerap menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait permasalahan tertentu.
"Sekaitan dengan NII, kan memang baru bagi kita. Selama ini dalam rapat boleh dikatakan itu belum ada secara detail tentang itu. Kita di Sumbar juga tidak tahu karena Densus yang menyampaikan," ungkapnya.
Oleh karena itu, dirinya menyampaikan perlu pembagian informasi soal itu dari Forkompinda sehingga jika ada permasalahan bisa cepat diambil tindakan.
"Intinya, masyarakat, jajaran kepolisian, TNI, dan sebagainya harus bahu-membahu bersinergi dalam rangka menimalisir potensi radikalisme di lingkungan sekitar kita," sebut Mahyeldi.
Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, ada 1.125 anggota NII di Sumbar.
"Dari jumlah total di Sumbar, 883 orang tersebut di Dharmasraya, dan 292 berada di Tanah Datar," ungkapnya saat konferensi pers seperti dipantau di akun Youtube milik Divisi Humas Mabes Polri, Selasa (12/4/2022). [fru]
