Masyarakat Suku Mentawai (Foto: Ist)
Padangkita.com - Lepas dari Kabupaten Padangpariaman tahun 1999, Kepulauan Mentawai masih berkubang di alam ketertinggalan.
Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Kortanius Sabaeleake menyebutkan, sekitar 15 persen masyarakat Mentawai tinggal di pedalaman. Sekira 5 persen dikategorikan primitif.
Dia menilai persoalan Mentawai dalam memajukan masyarakat memang terkendala soal akses jalan yang sulit menjangkau kehidupan mereka.
Sehingga, sebut Kortanius, dengan ada pembanguan infrastruktur jalan tentu nantinya kita dapat melakukan berbagai hal memajukan masyarakat dipedalaman dalam pembangunan daerah.
“Dengan pembangunan trans Mentawai, trans laut Mentawai dan pembangunan infrastruktur lainnya seperti pelabuhan laut dan udara dimasing-masing pulau besar Mentawai tentu akan membuka pertumbuhan ekonomi yang cepat,” ungkapnya.
Senada dengan Kortanius, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit merasa transportasi dan infrastruktur penunjangnya adalah hal utama yang harus segera dituntaskan jika ingin mengeluarkan Kabupaten Kepulauan Mentawai dari ketertinggalannya.
Dia juga memaparkan, di samping tentang pelayanan perizinan, sejumlah tantangan yang harus segera dijawab dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Mentawai.
Di antaranya, beber Nasrul, transportasi, air bersih, dan cara pandang pemangku adat/masyarakat asli terhadap kebijakan pembangunan di Mentawai dan orang luar (baik aparat pemerintah maupun investor).
Nasrul juga menyampaikan persoalan menyangkut transportasi, terutama infrastruktur jalan, sudah ada pembangunan ruas jalan 41 km dari total 167 km ruas jalan Siberut yang menghubungkan Pei-Pei ke Labuan Bajau telah diselesaikan oleh pemkab Mentawai.
"Sisa ruas jalan yang belum rampung, akan diupayakan menjadi jalan nasional yang tercakup dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Siberut," ungkap Nasrul Abit pada Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan bagi Aparatur DPMPTSP, Camat, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan Pelaku Usaha Kab. Kep. Mentawai di Pangeran Beach Hotel, Padang, Kamis (1/3/2018).
KEK yang meliputi kawasan Siberut seluas kurang lebih 2600 ha dengan nilai investasi sekitar 11 T itu sendiri dikatakan Nasrul Abit telah hampir rampung penyusunannya, di mana 17 dari 18 syaratnya telah dipenuhi oleh Pemprov Sumbar.
"Tinggal satu yang belum, AMDALnya. Kalau sudah selesai, tinggal dipresentasikan ke Pemerintah Pusat dan Dewan KEK," terang Nasrul Abit
Wagub mengungkapkan, jika KEK ini selesai maka sisa ruas jalan Siberut sebagaimana yang ia sebutkan sebelumnya juga akan selesai dan ekonomi masyarakat perlahan akan hidup dan menggeliat.
"Ini kalau terbuka, semua desa di dalam akan terhubungkan. Akan ada nanti jaringan-jaringan jalan ke jalan poros. Ini nanti yang akan menghidupkan ekonomi," ungkapnya.
Sementara itu, untuk ruas jalan di Sipora, Nasrul Abit mengatakan secara umum sudah tidak ada masalah yang patut dikhawatirkan karena ruas jalan tersebut telah menjadi jalan nasional.
"Tinggal dibikin jalan-jalan desa untuk menghubungkan," sebutnya.
Tantangan berikutnya, ungkap Nasrul, yakni cara pandang pemangku adat/masyarakat terhadap kebijakan pembangunan di Mentawai.
Nasrul Abit meminta agar sebagian masyarakat Mentawai tidak lagi menganggap orang dari luar datang untuk mengambil kekayaan yang terkandung di tanah Mentawai.
"Kami garisbawahi, kami datang untuk membantu, untuk membangun, bukan merusak agama, budaya, dan tradisi (di Mentawai)," ujarnya.
Nasrul Abit melanjutkan, baru-baru ini ia membawa jajaran Forkopimda Provinsi Sumbar dalam jumlah besar ke Mentawai untuk memetakan permasalahan-permasalahan di sana.
Kedatangan tersebut, selain untuk memetakan permasalahan, juga untuk membuktikan bahwa percepatan pembangunan Mentawai akan diupayakan oleh seluruh komponen secara bersama-sama.
Dikatakan Nasrul Abit dengan simpatik, "Kita upayakan sama-sama, jangan biarkan Mentawai sendirian."
Namun begitu, Nasrul Abit mengakui, komitmen dan keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak akan berarti banyak jika Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, kecamatan, tokoh Aadat, dan masyarakat Mentawai memiliki pandangan yang tidak seirama.
"Kami di sini mohon dukungan. Ayo kita bicara kesejahteraan dengan tidak melupakan budaya dan tradisi Mentawai," tuturnya.
Untuk itu, pada kesempatan tersebut, Nasrul Abit mengharapkan jajaran pemerintah di Mentawai dapat mengajak tokoh-tokoh adat atau pun kepala suku duduk bersama guna menyamakan pemahaman untuk percepatan pembangunan Mentawai.
"Kumpulkan Kepala-Kepala Suku, berikan pemahaman. Diajak beliau-beliau berpikir untuk kesejahteraan bersama. Yakinkan bahwa kesenian, budaya, dan tradisi akan tetap dipertahankan," Nasrul Abit mengarahkan.
Nasrul Abit dengan tegas menginstruksikan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), camat, dan kepala desa di Mentawai untuk mempermudah dan mempercepat segala jenis pelayanan publik dan perizinan.
"Jangan ada lagi mindset kalau bisa diperlambat untuk apa dipercepat. Jangan ada lagi berpikiran, apalagi berasumsi (memberikan pelayanan) akan dapat duit," tegas Nasrul Abit.
Nasrul Abit menguraikan, pelayanan publik yang diberikan pemerintah saat ini sangat berbeda dengan praktiknya di masa lalu.
Kini, sambungnya, pelayanan harus cepat, sederhana, transparan tidak hanya dalam tahapan proses-prosesnya namun juga dalam pembiayaan, serta terintegrasi, jika tidak maka kinerja pemerintah akan dinilai buruk oleh masyarakat.
"Pelayanan publik dan perizinan ini nanti dinilai. Harus cepat dan mudah. Jadi jangan lagi masyarakat dipersulit. Segala pelayanan, mulai dari KTP, KK. Semua. Pelayanan seperti ini harus bisa diwujudkan di semua tingkat," terangnya.
Nasrul Abit lebih lanjut menekankan agar seluruh prosedur yang dilalui untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan cepat bagi publik sebagaimana yang ia maksud harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
