Jakarta, Padangkita.com - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengingatkan elite politik nasional untuk tidak mempertontonkan sikap dan pernyataan politik yang cenderung mereduksi nilai demokrasi dan mengangkangi konstitusi dengan mendorong wacana penundaan pemilu.
Menurut Sultan, dorongan penundaan pemilu sama hal dengan berupaya memperpanjang masa jabatan presiden, isu yang sejak awal ditentang oleh Presiden Joko Widodo. Itu akan berkonsekuensi serius pada stabilitas sosial politik bangsa.
"Harus diakui bahwa terdapat banyak kepentingan yang memanfaatkan wacana politik yang inkonstitusional ini, baik secara politik maupun ekonomi. Saya kira hasil survei termutakhir Litbang Kompas patut untuk kita salahkan," seru Sultan dengan nada becanda pada Jumat (25/2/2022).
Hasil survei Litbang Kompas, kata Sultan, sedikit banyak bertanggung jawab atas motivasi elite parpol yang dinilainya belum diuntungkan secara politik untuk mendorong wacana penundaan Pemilu. Hal itu menyebabkan elite parpol mulai melakukan hitung-hitungan politik secara realistis.
"Meskipun kepuasan publik terhadap kinerja presiden cukup tinggi, tapi itu bukan alasan untuk menabrak rambu-rambu konstitusi yang ada. Apalagi jika itu diminta oleh segelintir masyarakat", kritik mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Sultan yang mengaku prihatin dengan suasana politik yang pragmatis ini pun, mendorong para elite Parpol untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik dan maksimal pada jabatannya masing-masing. Masyarakat sedang kesulitan dengan kelangkaan bahan pangan dan kebutuhan hidup lainnya.
Baca juga: Ditolak di Sumbar, Wakil Ketua DPD Dukung Menag Soal Aturan Pengeras Suara Masjid
"Situasi nasional masih kondusif dan tidak terdapat keadaan darurat yang memaksa kita untuk menunda semua agenda politik startegis. Jika pemilu ditunda, lalu bagaimana dengan Pemilukada," pungkasnya. [jal/pkt]
