Wayang Disebut Haram, Sultan: Itu Domain Khilafiyah Syariat Islam

Wayang Disebut Haram, Sultan: Itu Domain Khilafiyah Syariat Islam

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin. [Sumber: Situs sultanbnajamudin.com]

Jakarta, Padangkita.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta masyarakat Indonesia khususnya para pecinta seni pewayangan untuk tidak terprovokasi dengan pernyataan ustaz Khalid Basalamah yang menyarankan seorang dalang jamaahnya untuk bertaubat.

"Saya kira tidak perlu ada yang merasa dirugikan dengan pernyataan beliau, karena itu merupakan tugas beliau sebagai dai yang diminta untuk diberikan nasehat. Soal hukum wayang, masih diperdebatkan. Itu wilayah khilafiyah agama Islam," kata Sultan melalui keterangan resminya, Sabtu (19/2/2022).

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh ustaz Khalid Basalamah merupakan hasil analisis beliau berdasarkan dalil atau keterangan aturan Islam yang menurut beliau itu benar. Sebagai bangsa kita harus menghormati pendapat beliau.

"Bagi saya tidak ada komentar beliau yang melecehkan. Dan sejak awal beliau sudah men-disclaimer, bahwa jawaban atas pertanyaan jamaahnya itu tidak bertujuan atau berniat untuk mendiskreditkan pihak mana pun, khususnya para pelaku seni pewayangan," sebut dia.

"Beliau orang saleh dan sangat cerdas dalam memahami kebudayaan Indonesia. Silahkan berdebat jika kita memiliki pendapat atau Sumber dalil yang berbeda, bukan melaporkannya polisi," tegas Sultan.

Tindakan saling melaporkan, kata Sultan, adalah ciri ketidakdewasaan mental. Apalagi hanya karena perbedaan pendapat dan ketersinggungan. Jadi makin ke sini jadi bangsa ini terkesan makin kerdil jiwanya.

"Suasana yang menggangu keakraban sosial bangsa ini harus kita akhiri. Bangsa ini tidak akan pernah maju dan guyub jika selalu mengedepankan prasangka buruk terhadap perbedaan," jelas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa penerimaan terhadap demokrasi harus disertai dengan pembiasaan bangsa ini terhadap perbedaan pendapat dan perbedaan tafsir atau asumsi. Selama tidak mengganggu hak hidup dan kehormatan pribadi orang lain, tentunya tidak perlu kita besar-besarkan.

"Jika ada ustaz lain yang memiliki cara dan orientasi dakwah membudayakan Islam, kenapa kita tidak bisa toleran dengan pendekatan dakwah yang mengislamkan budaya bangsa Indonesia yang beragam," ungkap Sultan.

Baca Juga: DPR Tetapkan Komisioner KPU dan Bawaslu Terpilih, Ini Harapan Wakil Ketua DPD

"Di Sumatra Barat, ada kaidah adat bersendikan syarah, syarah bersendikan kitabullah. Apakah itu masalah? Tentu saja tidak," pungkasnya. [jal/fru]

Baca Juga

Sultan Najamudin Tegaskan DPD Harus Jadi Lembaga Terkuat Penjaga Aspirasi Daerah
Sultan Najamudin Tegaskan DPD Harus Jadi Lembaga Terkuat Penjaga Aspirasi Daerah
DPD RI Bahas Tantangan Implementasi MBG: dari Tata Kelola hingga Penguatan Peran Daerah
DPD RI Bahas Tantangan Implementasi MBG: dari Tata Kelola hingga Penguatan Peran Daerah
DPD RI Soroti Pemotongan Dana Transfer dan Dampaknya Bagi Otonomi Daerah
DPD RI Soroti Pemotongan Dana Transfer dan Dampaknya Bagi Otonomi Daerah
Senator Nawardi Ingatkan BPI Danantara Berhati-hati Kelola Dana Publik dalam Investasi Swasta
Senator Nawardi Ingatkan BPI Danantara Berhati-hati Kelola Dana Publik dalam Investasi Swasta
Ketua DPD RI Ajak Dunia Perkuat Peranan Masyarakat Adat dalam Mitigasi Iklim
Ketua DPD RI Ajak Dunia Perkuat Peranan Masyarakat Adat dalam Mitigasi Iklim
Gagasan 'Green Democracy' Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
Gagasan 'Green Democracy' Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil