Padang, Padangkita.com - Tindakan Kapolda Sumatra Barat (Sumbar) Irjen Pol Teddy Minahasa, yang menindak tegas anggotanya karena diduga membekingi tempat maksiat, diapresiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar.
Ketua MUI Padang, Japeri Jarap mengatakan, sikap tegas Kapolda Sumbar tersebut sebagai bentuk jawaban atas keresahan umat Islam di Ranah Minang selama ini. Kapolda dianggap sudah menjalankan prinsip ahlusunah.
Dia menuturkan, selama ini masyarakat resah dengan maraknya prostitusi di Sumbar. Namun, keresahan itu acap kali hanya terpendam karena minimnya dorongan pencegahan yang dilakukan.
"Prostitusi tumbuh subur. Masyarakat sangat resah menyaksikannya. Merusak. Apalagi di Sumbar yang dikenal agamis ini," kata Japeri Jarap, Rabu (12/1/2022).
Namun, Kapolda Sumbar tidak segan-segan mengeluarkan sikap tegas soal pemberantasan praktik prostitusi. Ketegasan itu terlihat dengan diprosesnya lima oknum polisi yang diduga menjadi beking bisnis esek-esek itu.
"Apa yang dilakukan Kapolda Sumbar saat ini merupakan jawaban atas keresahan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Kapolda sudah memberikan contoh dan bukti konkrit. Ini sangat baik," ujarnya.
MUI, kata Japeri, sangat berterima kasih dengan apa yang sudah dilakukan Kapolda dan jajaran. Sikap itu memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi Sumbar.
Dia menerangkan, MUI Padang akan selalu berada di samping Polda Sumbar dalam melakukan upaya dan program kemaslahatan umat. "MUI pasang badan untuk Polda Sumbar, apalagi kalau program yang dijalankan itu menyangkut norma-norma agama," sebutnya.
Senada dengan Japeri, apresiasi juga disampaikan dari Ketua LKAAM Sumbar, Fauzi Bahar Datuak Nan Sati.
Dia mengaku salut dengan sikap Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa Putra yang menindak oknum polisi terduga pembeking lokasi prostitusi.
Fauzi Bahar menilai, tindakan itu menunjukkan bahwa Kapolda Sumbar tidak tebang pilih dalam penindakan hukum.
Dia berharap intruksi dan sikap Kapolda Sumbar terkait pemberantasan maksiat, dan penindakan pembekingnya tidak berhenti begitu saja, tapi lebih diperdalam. Pemerintah daerah juga wajib bersikap seperti sikap yang diperlihatkan oleh Kapolda.
Baca Juga: Kata Pakar soal 5 Personel Polisi Diduga Bekingi Tempat Maksiat di Kota Padang
"Kalau semuanya bergerak, saya yakin persoalan tuntas. Kapolda sudah bergerak, kita tunggu juga sikap dari kepala daerah. Maksiat ini merusak tatanan kehidupan, anak kemenakan kita," ujarnya. [*/fru]
