Padang, Padangkita.com – Ketua DPRD Sumbar, Supardi menyoroti mangkrak-nya sejumlah proyek dan persoalan pengadaan barang dan jasa di Pemprov Sumbar, yang dinilai bermasalah.
Kata dia, hak angket atau hak bertanya dewan ke Gubernur bisa saja dipakai, jika dalam kajian ditemukan hal serius atau mendesak nantinya.
“Kalau hak angket bisa saja opsi itu kita ambil nantinya. Tapi kita kaji dululah,” ujar Supardi dijumpai Padangkita.com di Gedung DPRD Sumbar, di Padang, Rabu siang (5/01/2022).
Diketahui sebelumnya, pada periode sebelumnya (2014-2019) sebanyak 33 anggota DPRD Sumbar mengajukan penggunaan hak angket buntut polemik surat permintaan sumbangan yang ditandatangani Gubernur Sumbar, Mahyeldi. Isu tersebut sempat membuat ‘panas’ hubungan legislatif dan eksekutif tersebut.
Baca Juga : Proyek di Sumbar Banyak yang Mangkrak, Disebut Dikuasai Ring 1 Gubernur
Terkait proyek mangkrak, diketahui Fraksi Gerindra sudah lebih dulu tancap gas mempertanyakan hal tersebut kepada Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat sidang paripurna di DPRD Sumbar, akhir tahun lalu.
Yang dipersoalkan Gerindra, proyek mangkrak tersebut seperti pembangunan lanjutan Main Stadion, pembangunan Gedung Kebudayaan yang disinyalir hanya delapan persen, dan penyelesaian pagar gedung DPRD yang baru sekitar 50 persen.
Selanjutnya, beberapa kegiatan pengadaan barang jasa, seperti pengadaan mesin jahit rekanan yang tidak sesuai spesifikasi, pengadaan itik yang tidak sesuai ketentuan (kendang, vaksin tidak ada) dan pengadaan sapi yang tidak lengkap serta sudah ada yang mati. Menurut Gerindra, kontrol eksekutif lemah dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibuktikan dengan tidak optimal pelaksanaan sejumlah kegiatan.
Dalam pandangan Fraksinya, Gerindra mencontohkan, persoalan pengadaan sapi yang tidak terlaksana sesuai dengan seharusnya seperti sapi yang kurus, kambing yang mati mendadak, atau ternak unggas berupa itik yang tidak optimal. Fraksi tersebutpun mengaku mendapatkan laporan, misalnya di Kelompok Tani Saiyo Aia Pacah, Kecamatan Koto Tangah bantuan kambing mengalami sakit dan mati mendadak setelah didatangkan baru satu pekan dari 40 ekor pengadaan, 12 ekor di antaranya mati.
Menurut Ketua DPRD Sumbar, Supardi harus ada evaluasi yang jelas terkait persoalan tersebut. Beber dia, jika dievaluasi, bisa saja belasan temuan Gerindra tersebut bisa lebih banyak di lapangan. Bahkan kata dia, pada proyek 2021 lalu tersebut ada pembangunan irigasi dan jembatan yang proggresnya hanya 30 persen.
“Yang lebih ironis lagi, ada sebuah OPD yang pekerjaannya sampai akhir tahun di bawah 50 persen, tapi masih memperpanjang waktu pengerjaan 50 hari. Padahal perpanjangan waktu itu ada syaratnya,” tutur dia.
Untuk itu Supardi berpesan agar Gubernur bersama sang wakil bisa melakukan evaluasi total dimana kesalahannya. “Apakah di OPD teknis atau di ULP sendiri,” ingat dia. [*/isr]
