Painan, Padangkita.com – Jumlah warga miskin di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) kembali meningkat. Bahkan, dari 19 kabupaten/kota di Sumatra Barat (Sumbar) jumlah penduduk miskin di Pessel berada pada posisi dua terbanyak setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Pessel, terjadinya peningkatan angka kemiskinan di 'Negeri Sejuta Pesona' ini disebabkan oleh gejolak ekonomi yang meyebabkan petani merugi.
Kepala Koordinator Fungsi Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Billal Asyiddiq menyampaikan, kondisi itu sejalan dengan lapangan usaha dan sumber utama perekonomian daerah yang hingga kini masih bertumpu pada sektor pertanian, utamanya tanaman pangan.
"Pondasi ekonomi mereka rapuh dan rentan terhadap gejolak ekonomi, sehingga rawan terjerembab ke jurang kemiskinan jika ada gejolak harga seperti bahan pokok, pupuk dan bencana alam, misalnya," ungkapnya Billal di Painan, Minggu (26/12/2021).
Berdasarkan catatan BPS, dalam rentang waktu tiga tahun terakhir, tren pergerakan angka kemiskinan di Pesisir Selatan mengalami pasang surut, dengan kecenderungan meningkat.
Pada 2019 kemiskinan di Pessel tercatat sebesar 7,88 persen. Kemudian turun ke 7,61 persen selama periode 2020. Capaian tersebut kembali melonjak pada 2021 menjadi 7,92 persen, dengan populasi penduduk miskin di atas 37 ribu jiwa, dari sekitar 500 ribu jiwa penduduk Pessel.
Ia melanjutkan, pada periode tersebut nilai yang diterima petani tanaman pangan lebih kecil dari pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga dan modal tanam, dan produksi sering ambruk seiring akibat bencana alam.
"Kemudian diperparah dengan naiknya harga bahan pokok dan mahalnya pupuk subsidi akibat kelangkaan. Akibatnya, modal tanam menjadi tinggi. Sementara harga jual tidak naik," terangnya.
Karena itu, upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disusun pemerintah harus fokus pada lapangan usaha yang rentan dengan gejolak ekonomi seperti pertanian.
Apalagi, sektor perekonomian merupakan sumber utama pertumbuhan di Pesisir Selatan dan sekaligus sebagai penyerap tenaga kerja paling banyak atau lebih dari 40 persen dari total angkatan kerja.
"Pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya soal laju peningkatan PDRB semata, tapi juga sejauh mana kemampuannya menekan angka kemiskinan," tuturnya.
Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Hadi Susilo mengakui terjadinya gejolak ekonomi dua tahun terakhir akibat Covid-19, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian, khususnya sektor pertanian.
Karena itu, di 2022 pemerintah kabupaten memperbesar porsi anggaran untuk pertanian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD.
"Detailnya saya kurang tahu, tapi yang pasti sudah lebih besar dari tahun sebelumnya," tutur mantan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga itu.
Pemkab Pessel dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menjadikan pertanian sebagai program strategis, tak hanya produksi, tapi juga kegiatan hilir untuk memberikan nilai tambah bagi produk unggulan daerah.
Untuk tanaman pangan seperti padi, kata Hadi, ke depan petani tidak lagi menjual padi di sawah. Pemerintah kabupaten mendorong investasi penggilingan, sehingga padi bisa diolah dan dijual dalam bentuk beras kemasan.
Selain itu, lanjut dia, meningkatkan serapan padi petani lokal untuk memenuhi cadangan pangan dan beras pemerintah.
Baca juga: Pessel Akan Jadi Pilot Project untuk Desa Cerdas dari Kemendes PDTT
"Dengan demikian, kami optimistis, kesejahteraan petani, khususnya tanaman pangan akan meningkat," ujarnya. [amn/pkt]
