Sarilamak, Padangkita.com - Peringatan Hari Bela Nagari (HBN) yang dipusatkan di Koto Tinggi, Limapuluh Kota kali ini menyisakan ironi. Di tengah serangkaian peringatan HBN, beberapa situs terkait Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) justru terabaikan.
Salah satu situs itu adalah rumah yang jadi lokasi perundingan PDRI di Padang Jopang, Kecamatan VII Koto Talago, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatra Barat (Sumbar).
Minggu (18/12/2021) siang, Padangkita.com berkesempatan melihat langsung rumah bersejarah tersebut. Di lokasi, Padangkita.com bertemu dengan seorang pria paruh baya di pekarangan rumah. Ia membawa sabit, cangkul dan sapu dengan gerobak pasir.
Anton, demikian nama pria itu, baru saja membersihkan pekarangan dari rumput yang meninggi dan daun-daun kering. Ia melakukannya seorang diri, ditemani anaknya yang masih usia sekolah dasar.
Ia membawa Padangkita.com memasuki sebuah rumah kecil bercat putih. Museum Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, demikian tertulis di dinding rumah yang mulai pudar.
"Rumah ini dijadikan museum pada tahun 1990-an. Rumah aslinya sudah sudah hancur," ujar Anton.
Anton yang tinggal tidak jauh dari lokasi museum rutin membersihkan museum, meskipun tidak ada pengunjung.
Rumah asli lokasi museum, kata Anton, dulunya merupakan lokasi perundingan antara pemimpin PDRI dengan utusan Soekarno-Hatta pada 6 Juli 1949 untuk membahas penyerahan kembali mandat PDRI ke pemimpin RI di Yogyakarta.
"Pemilik rumah ini sudah lama meninggal. Namanya Hj. Djawahir Mahmud atau bisa disapa Kak Jawa. Saya baru di sini tahun 2014. Tinggal tak jauh dari sini," katanya.
Sejumlah foto dan pigura yang memuat informasi sejarah PDRI menghiasi dinding ruangan museum. Ruangan itu hanya berukuran 3 x 2 meter.
Inisiatif menjadikan rumah perundingan PDRI sebagai museum, kata Anton, muncul dari Hj. Djawanis, anak dari Hj. Djawahir Mahmud yang merupakan pemilik rumah.
Di pekarangan museum, terdapat tugu peringatan, musala, serta makam Hj. Djawahir dan Hj. Djawahir.
"Mereka termasuk saksi peristiwa perundingan PDRI pada 6 Juli 1949," jelasnya.
Setelah museum berdiri, beberapa pejuang PDRI ikut menyumbangkan sejumlah foto untuk koleksi, termasuk Ismail Hassan.
"Ia mengumpulkan foto-foto terkait PDRI di sini," sambung Anton.
Sayangnya, setelah puluhan tahun berdiri, keberadan Museum PDRI ini kini nyaris terabaikan. Hal itu tampak pada peringatan HBN 2021 kali ini.
Anton menyebut, sejauh ini belum ada dukungan moril maupun materil yang diperoleh untuk Museum PDRI. Ia mengatakan koleksi Museum PDRI ini hanya berupa foto. Itu pun dalam kondisi memprihatinkan.
Saat Padangkita.com berkunjung, koleksi foto yang dipajang di dinding tampak sudah rusak karena rembesen air.
"Loteng museum pernah bocor, akibatnya foto rusak. Sudah diperbaiki secara swadaya," terang Anton.
Keberadaan Museum PDRI di Padang Japang nyaris terabaikan di tengah semaraknya seremoni peringatan HBN 2021.
Hal itu dikatakan oleh Ketua Masyarakat Sejawaran Indonesia (MSI) Sumbar Wannofri Samry.
"HBN diadakan besar-besaran, tapi menyisakan ironi. Buat apa acara besar-besaran, sementara bukti-bukti perjuangan seperti rumah lokasi perundingan PDRI ini terabaikan," katanya.
Wannofri menyebut situs PDRI yang tersebar di berbagai tempat mestinya tetap diperhatikan, meskipun sudah ada museum yang baru di Koto Tinggi .
"Walaupun museumnya di Koto Tinggi, tapi tempat lain yang menjadi saksi sejarah harus diperhatikan. Minimal untuk perawatan," imbuhnya.
Sebagai tambahan, jalannya perundingan 6 Juli 1949 di rumah Djawahir Padang Japang dicatat oleh Ismael Hassan dalam bukunya, "Hari-hari Terakhir PDRI".
Menurut catatan Ismael, perundingan berlangsung cukup alot secara maraton selama dua hari, dari 6 Juli 1949 siang sampai jelang subuh keesokan harinya.
Dari pihak PDRI, hadir di antaranya Sjafruddin Prawiranegara, Lukman Hakim, Teuku Hassan, Ir. Sitompul, S.J. St. Mangkuto, dan Ismael Hassan.
Adapun sebagai "utusan Soekarno-Hatta" hadir Mohammad Natsir, Johannes Leimena, Halim, dan Agus Yaman. Mereka juga dijuluki delegasi Bangka, karena Soekarno-Hatta yang mengutus mereka saat itu tengah ditawan Belanda di Bangka
"Perundingan hanya disela oleh sembayang atau makan malam, berunding di bawah cahaya lampu stromking, duduk besila di atas tikar dalam formasi meja bundar, berjalan sampai melebihi waktu tengah malam menjelang subuh," tulis Ismael.
Hasil terpenting perundingan yakni Sjafruddin akan menyerahkan kembali mandat PDRI ke Yogyakarta.
Pada 7 Juli 1949 pagi, berlangsung rapat umum perpisahan pemimpin PDRI dengan masyarakat di lapangan Koto Kociak, Padang Japang. Keesokan harinya, Sjafruddin beserta rombongan meninggalkan Padang Jopang menuju Yogyakarta.
Baca juga: Meutia Hatta: PDRI Bukti Keunggulan Indonesia, Kini Justru Jadi Bangsa yang Minder
Pada 13 Juli 1949, dalam satu sidang kabinet khusus, Syafruddin “Sang Presiden Darurat” menyerahkan kembali mandat PDRI kepada Sukarno-Hatta. Berakhirlah tugas perjuangan PDRI. [den/pkt]
