Daftar Jabatan Struktural yang Dihapus di Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar

Daftar Jabatan Struktural yang Dihapus di Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar

Kantor Gubernur Sumatra Barat (Sumbar). [Foto; Ist.]

Padang, Padangkita.com - Sebanyak 74 jabatan struktural di Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumatra Barat (Sumbar) akan dihapus atau disederhanakan.

Penghapusan jabatan tersebut telah disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membalas surat pengajuan penyederhanaan oleh Gubernur Sumbar.

Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumbar, Fitriati M mengatakan, saat ini pihaknya telah mulai merevisi struktur organisasi sesuai dengan persetujuan Kemendagri tersebut.

Ia menargetkan, hingga Desember 2021 revisi struktur organisasi ini sudah rampung, sesuai dengan tenggat yang diberikan Kemendagri. Para pejabat struktural sebelumnya akan dialihkan menjadi pejabat fungsional.

"Kita telah mengajukan surat penyetaraan jabatan ke Kemendagri dan sedang menunggu persetujuan. Kita juga tengah menunggu Pergub terkait struktur organisasi baru ini," kata dia ketika dihubungi Padangkita.com, Kamis (14/10/2021) sore.

Berikut rincian 74 jabatan struktural di Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar yang dihapus berdasarkan surat persetujuan Kemendagri:

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

- Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah

- Kepala Sub Bagian Pemrintahan Umum

- Kepala Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kepala Sub Bagian Pengembang Otonomi Daerah dan Penataan Urusan

- Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintahan

- Kepala Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha dan Swasta

- Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

2. Biro Hukum

- Kepala Sub Bagian Litigasi

- Kepala Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia

- Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Provinsi I

- Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Provinsi II

- Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya

- Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah I

- Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah II

- Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah III

3. Biro Kesejahteraan Rakyat

- Kepala Sub Bagian Kesehatan

- Kepala Sub Bagian Sosial

- Kepala Sub Bagian Pendidikan

- Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I

- Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II

- Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III

- Kepala Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual

- Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual

4. Biro Perekonomian

- Kepala Bagian Kebijaksanaan Perekonomian

- Kepala Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro

- Kepala Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro

- Kepala Bagian Sumber Daya Alam

- Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air

- Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup

- Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

- Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah

- Kepala Sub Bagian Pembinaan Organisasi, Manajemen, dan Aset Badan Usaha Milik Daerah

- Kepala Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah

- Kepala Sub Bagian Pembinaan Keuangan dan Pengembangan Bisnis Badan Usaha Milik Daerah

5. Biro Administrasi dan Pembangunan

 - Kepala Sub Bagian Pengendali Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara

- Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I

- Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II

- Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III

- Kepala Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah

- Kepala Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

- Kepala Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

- Kepala Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa

- Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

- Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa

- Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

- Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi

- Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

- Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa

- Kepala Sub Bagian Pendampingan Konsultasi dan atau Bimbing Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

7. Biro Organisasi

- Kepala Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten dan Kota

- Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

- Kepala Sub Bagian Kelembagaan Provinsi

- Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik

- Kepala Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan

- Kepala Sub Bagian Budaya Kerja

- Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi

Baca juga: 489 Jabatan di Pemprov Sumbar Resmi Dihapus, Perubahan ke Fungsional Ditenggat Desember

8. Biro Administrasi Pimpinan

- Kepala Sub Bagian Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan

- Kepala Sub Bagian Kepegawaian

- Kepala Sub Bagian Analisisa dan Penyiapan Materi Pimpinan

- Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan

- Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi Pimpinan

- Kepala Sub Bagian Acara

- Kepala Sub Bagian Tamu

- Kepala Sub Bagian Hubungan Keprotokolan

9. Biro Umum

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada Pimpinan dan Staf Ahli

- Kepala Sub Bagian Persuratan dan Arsip Sekretariat Daerah

- Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset

- Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah

- Kepala Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah

- Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur

- Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Wakil Gubernur

- Kepala Sub Bagian Urusan Dalam. [mfz/pkt]

Baca Juga

Pemprov Sumbar - Kadin Kolaborasi Kembangkan Potensi Sektor Pertanian dan EBT
Pemprov Sumbar - Kadin Kolaborasi Kembangkan Potensi Sektor Pertanian dan EBT
Pemko Padang dan Pemprov Sumbar Jalin Kerja Sama Optimalkan Pemungutan Pajak
Pemko Padang dan Pemprov Sumbar Jalin Kerja Sama Optimalkan Pemungutan Pajak
Pemprov Sumbar dan Daerah Maksimalkan Pemungutan Pajak, Kurangi Ketergantungan ke Pusat
Pemprov Sumbar dan Daerah Maksimalkan Pemungutan Pajak, Kurangi Ketergantungan ke Pusat
Biro Adpim Setdaprov Sumbar Gelar Bimtek untuk Tingkatkan Kapasitas Protokoler
Biro Adpim Setdaprov Sumbar Gelar Bimtek untuk Tingkatkan Kapasitas Protokoler
Pemprov Sumbar telah Asuransikan 7.000 Nelayan lewat BPJS Ketenagakerjaan
Pemprov Sumbar telah Asuransikan 7.000 Nelayan lewat BPJS Ketenagakerjaan
Respons Cepat Banjir Sumpur Kudus, Pemprov Sumbar Salurkan 2.830 Kg Beras untuk Warga
Respons Cepat Banjir Sumpur Kudus, Pemprov Sumbar Salurkan 2.830 Kg Beras untuk Warga