Foto: Humas Pemprov Sumbar
Padangkita.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap 3 daerah tertinggal di Sumatera Barat yakni Pasaman Barat, Solok Selatan dan Kepulauan Mentawai, lepas dari kategori daerah tertinggal pada tahun 2019.
"Karena itu kita hari ini mengundang 3 bupati daerah tertinggal, merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati / Walikota," kata Wakil Gubernur Nasrul Abit dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Daerah Tertinggal, di Bukittinggi, Senin (12/2/2018), sebagaimana rilis yang diterima Padangkita.com.
Nasrul Abit menyampaikan, pihaknya ingin tuntaskan program-program untuk masing-masing daerah tertinggal untuk bisa keluar tahun 2019.
Dijelaskannya, berdasarkan data Kementerian Desa rentang tahun 2015-2019, ada 80 daerah tertinggal.
"Kita akan kejar agar masuk dalam kategori keluar dari daerah tertinggal, dengan kerja dan kerja sehingga kita berhasil," ujar Nasrul Abit.
Lebih jauh dia menyampaikan pemerintah provinsi peduli dan perhatian serta mendukung setiap kabupaten unruk keluar dari kategori daerah tertinggal dan Semua butuh prioritas penganggaran.
"Bahkan tadi ada usulan Bappeda agar ada perlakuan khusus 3 kabupaten ini sesuai dengan tingkat kemiskinannya. Yang kemiskinannya lebih tinggi ya dapat bantuan lebih besar," ungkapnya.
Namun, sebutnya, pertama yang harus diprioritaskan adalah masalah infrastruktur jalan dan jembatan. Kegiatan ini tentu akan buka daerah terisolir.
Kedua, sambung Nasrul, pihaknya memprioritaskan ekonomi yang cepat bergerak.
"Kalau masalah harapan hidup, rata-rata pendidikan kan akan lama untuk mengejarnya. Jadi kita bahasa yang mana yang kira-kira yangbisa melompat lebih cepat," pungkas Nasrul Abit.
Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Rafdinal dalam kesempatan itu menyampaikan, api target sasaran, mulai dari desa, kabu daerah tertinggal, dan Kemendes terintegrasi.
Target RPJMN, sebutnya, minimal 80 daerah tertinggal harus tuntas tahun 2018.
"Kalau hanya andalkan Rp 5,2 triliun dari ribuan triliun APBNP, saya rasa kekuatan kita adalah koordinasi. Kabupaten tertinggal harus bisa berikan data yang valid. Karena data kami dari data susenas dan Kemenkeu," bilangnya.
Pihaknya menargetkan, kemiskinan menyentuh angka 15,5 di tahun 2019, tercapai.
"Untuk turunkan satu digit saja energinya berapa kita sudah ada hitungannya. Masalahnya kita butuh koordinasi yang baik dan integrasi dari bawah ke atas dan sebaliknya," bebernya.
Menurutnya, ada 27 indikator daerah tertinggal. "Masing-masing daerah tertinggal 'penyakitnya' beda-beda sehingga kami meminta masing kab tertinggal fokus pada penyakit masing-masing," pungkasnya.
