Padang, Padangkita.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menggelar Bimbingan Teknis Hitung Cepat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna).
Acara berlangsung selama empat hari, Senin-Kamis (6-9/8/2021), di Grand Basko Hotel.
Ada seratus lebih peserta yang mengikuti program ini yang berasal dari BPBD provinsi dan kabupaten/kota, aparatur nagari, desa, atau kelurahan, relawan penanggulangan bencana serta jurnalis.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Sumbar, Suryadi Eviyondri mengatakan acara ini bertujuan untuk melatih peserta agar mampu membuat dokumen pengkajian kebutuhan pasca kebencanaan mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan dokumen.
"Diharapkan dengan mengikuti pelatihan ini, peserta dapat membuat dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana dalam satu sampai empat hari setelah kejadian bencana terjadi," ujarnya.
Hal tersebut karena semakin cepat dokumen tersebut disusun, maka semakin cepat pula dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana bisa diserahkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana sehingga bantuan pun bisa cepat turun.
Suryadi menerangkan, belajar dari pengalaman bencana yang ada di Sumbar, semakin lama dokumen kebutuhan pasca bencana disusun, maka semakin rawan dengan kepentingan tertentu.
Maksudnya, ada pihak-pihak tertentu yang ingin namanya dimasukkan ke dalam data orang yang terdampak bencana. Tujuannya agar dia bisa mendapatkan bantuan pemerintah. Padahal, orang tersebut tidak berhak menerima bantuan.
Dengan mengikuti pelatihan ini, potensi terjadinya hal itu dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat membuat dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana dengan valid dan lengkap.
Selain itu, belajar dari pengalaman bencana di Sumbar sebelumnya, banyak aspek kerusakan yang tidak atau lambat terdata usai bencana seperti sekolah dan fasilitas kesehatan.
Hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak mengetahui siapa pihak yang bertanggung-jawab melakukan pendataan itu. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta yang kebanyakan merupakan aparatur di daerahnya dapat melakukan itu jika sewaktu-waktu bencana terjadi.
Baca Juga: Terlibat Dalam 2.061 Aksi Kemanusiaan, Sumbar Dinobatkan Sebagai Provinsi Dermawan
"Kita tidak menginginkan bencana terjadi, tapi kita harus melakukan mitigasi, bersiap-siap jika itu terjadi," sebut Suryadi. [fru]
