Padang, Padangkita.com – Dalam pengusutan kasus dugaan penipuan menggunakan surat bertanda tangan Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), polisi mengungkap peran orang kepercayaan Gubernur berinisial ES.
Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda menyebut ES adalah saksi kunci dalam kasus tersebut. Perannya adalah sebagai penghubung peminta sumbangan dengan Gubernur Sumbar.
Pemimpin—tidak saja kepala daerah—yang punya orang kepercayaan atau juga ada yang disebut sebagai orang dekat, memang adalah hal lumrah. Namun, keberadaannya semestinya dipastikan benar-benar memberikan kontribusi positif. Bukan malah sebaliknya, menjerumuskan pemimpin.
Baca juga: Polresta Padang Segera Gelar Perkara Kasus Surat Gubernur Sumbar Untuk Minta Sumbangan
“Dalam kasus minta sumbangan pakai surat gubernur Sumbar, ini membuktikan bahwa ada orang-orang dekat bukannya membantu, malah mendorong Gubernur masuk jurang,” kata Asisten Muda Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi dalam perbincangan dengan Padangkita.com, Minggu (29/8/2021).
Ia menyarankan, jika Gubernur memang mau memakai orang-orang kepercayaan atau orang dekat, sebaiknya memanfaatkan instrumen atau fasilitas yang ada.
Adel mencontohkan, orang-orang kepercayaan yang diyakini bisa membantu kinerja Gubernur bisa dimasukkan ke dalam Tim Percepatan Sumbar Madani (TPSM).
Sebelumnya, Gubernur Mahyeldi telah membentuk TPSM yang beranggotakan 18 orang yang berasal dari berbagai kalangan. Tugas utama TPSM tersebut adalah merumuskan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov Sumbar tahun 2021-2026. TPSM, bekerja untuk 3 bulan.
Namun, meski RPJMD telah disahkan, hingga kini TPSM tersebut sepertinya tetap masih aktif. Ini terlihat dari adanya ruang kerja atau kantor TPSM di Istana Gubernur Sumbar.
Jika dilihat lagi, TPSM Sumbar ini semirip dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk Anies Baswedan di DKI Jakarta. Di DKI, tahun lalu anggota TGUPP mencapai 50 orang. Namun, dengan berbagai perbedaan, DKI Jakarta tentu tidak bisa disamakan dengan Sumbar.
“Sebetulnya, banyak gubernur membentuk tim serupa. Namun, di Sumbar memang belum jelas saja apa dan bagaimana tim bekerja. Termasuk soal anggarannnya,” ujar Adel.
Terkait dengan adanya orang-orang kepercayaan Gubernur, sebaiknya secepatnya dilakukan bersih-bersih. Kasus surat gubernur yang digunakan untuk minta sumbangan, harus menjadi momentum membenahi hal tersebut.
Baca juga: Sumbar Ternyata Punya Perda Sumbangan Pihak Ketiga, Ini Isinya
“Paling bagus PKS dan Gubernur sendiri yang memimpin aksi bersih-bersih ini. Bagi yang memang dinilai dibutuhkan, masukkan ke instrument yang ada. Yang akan membuat gubernur masuk jurang tentu harus ditertibkan,” tutur Adel. (*/pks)
