Juni 2021, Realisasi Belanja APBN di Sumbar Rp15,16 Triliun, Ini Rinciannya

Juni 2021, Realisasi Belanja APBN di Sumbar Rp15,16 Triliun, Ini Rinciannya

Ilustrasi Uang. [Foto: pixabay.com]

Padang, Padangkita.com - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) hingga triwulan II atau Juni 2021 mencapai Rp15,16 triliun.

Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumbar mencatat realisasi belanja negara di Sumbar tersebut mengalami penurunan sebesar 0,50% dibandingkan denggan periode sama pada 2020, yakni mencapai Rp15,23 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Heru Pudyo Nugroho mengatakan realisasi belanja negara pada triwulan II tahun ini terbagi atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp4,63 triwulan, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp10,53 triliun.

"Khusus Belanja Pemerintah Pusat, dikontribusikan oleh belanja pegawai Rp2,29 triliun, belanja barang Rp1,67 triliun, belanja modal Rp652,06 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp10,31 miliar," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (12/7/2021).

Heru menuturkan realisasi Belanja Pemerintah Pusat triwulan II 2021 mengalami pertumbuhan 9,59% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 (y-o-y).

Kondisi ini didorong oleh kebijakan pemerintah pusat baik dari Kementerian Keuangan maupun masing-masing kementerian/lembaga dalam mengakselerasi belanja.

Sementara itu, untuk realisasi belanja TKDD terkontaksi -4,37% dibandingkan dengan periode triwulan II tahun 2020 (y-o-y).

Terkontaksinya TKDD ini menyebabkan belanja negara juga ikut terkontraksi.

Hal tersebut, ungkap Heru, disebabkan belum optimalnya belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa sampai akhir Juni 2021.

Baca Juga: Realisasi Pendapatan APBN di Sumbar Rp3,34 Triliun hingga Juni, Disumbang 3 Sektor

"DAK Fisik terealisasi sebesar Rp100,21 miliar, sedangkan Dana Desa terealisasi sebesar Rp402,39 miliar," sebutnya. [fru]

Baca Juga

RAPBN 2025 harus Jadi Titik Pijak Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintahan Baru
RAPBN 2025 harus Jadi Titik Pijak Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintahan Baru
RAPBN 2025 harus Mampu Optimalkan Sumber Pendapatan Lain di Luar Pajak dan Konsumsi
RAPBN 2025 harus Mampu Optimalkan Sumber Pendapatan Lain di Luar Pajak dan Konsumsi
Menkeu Sri Mulyani: Pemerintah Berkomitmen Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK
Menkeu Sri Mulyani: Pemerintah Berkomitmen Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK
Fraksi Partai Gerindra Dukung Desain Kebijakan APBN 2025 dan Apresiasi Pemerintahan Jokowi
Fraksi Partai Gerindra Dukung Desain Kebijakan APBN 2025 dan Apresiasi Pemerintahan Jokowi
Pembangunan KCJB Sudah Selesai, Harusnya Tanggung Jawab Badan Usaha bukan APBN
Pembangunan KCJB Sudah Selesai, Harusnya Tanggung Jawab Badan Usaha bukan APBN
DPD RI Dorong Kenaikan Anggaran TKD untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Fiskal Daerah
DPD RI Dorong Kenaikan Anggaran TKD untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Fiskal Daerah