Padang, Padangkita.com - Asosiasi Petani, Nelayan Keramba Jala Apung (KJA), Tokoh masyarakat Selingkar Danau Maninjau dan Forkopimda Sumatra Barat (Sumbar) sepakat melakukan moratorium untuk penambahan KJA di Danau Maninjau.
Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyatakan kesepakatan tersebut tercapai usai rapat bersama yang digelar di Bukittinggi, Sabtu (3/7/2021) silam. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menjaga dan melestarikan danau Maninjau dari kerusakan dan pencemaran lingkungan.
"Danau Maninjau merupakan potensi daerah yang merupakan kebanggaan masyarakat Sumatra Barat. Danau Maninjau juga merupakan penopang hidup masyarakat yang ada di sekitarnya yang dahulunya daerah tertinggal, saat ini sudah lebih maju dan sejahtera," ungkap Mahyeldi, Minggu (4/7/2021).
Mahyeldi tegaskan pemerintah tidak akan mengambil kebijakan yang menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat. Karenanya mencari solusi persoalan pencemaran Danau Maninjau butuh kesepakatan bersama masyarakat sekitar agar memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan selanjutnya.
"Kekuatan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan pencemaran danau Maninjau merupakan sebuah kekuatan besar pemerintah dan masyarakat sekitarnya untuk mencari yang terbaik demi sebuah kebaikan bagi keasrian kembali danau Maninjau," ungkapnya.
Sementara itu ketua asosiasi Petani, Nelayan KJA juga tokoh masyarakat Salingka Danau Maninjau Muklis Malik mengatakan tidak ada niat untuk berhadapan dengan aparat dalam melihat persoalan danau Maninjau.
"Jangan ada salah menyalahkan antara pemerintah dan masyarakat. Kita tahu dahulunya daerah sekitar Danau Maninjau merupakan daerah miskin IDT. Saat ini mereka mendapatkan kehidupan lebih baik setelah adanya program Keramba Jaring Apung (KJA) pemerintah sejak tahun 1992," ungkapnya.
Mukhlis juga katakan, saat ini masyarakat kami amat resah dan gelisah dengan berbagai isu dari pemberitaan media dan komentar di medsos yang cukup ramai dibicarakan.
"Bagi kami ini sesuatu yang memalukan persoalan danau Maninjau menjadi sorotan dari banyak orang, sementara mereka tidak tahu kondisi dampak yang kepada masyarakat. Pencemaran danau itu tidak semuanya berasal dari KJA, akan tetapi banyak hal, ada sampah harian masyarakat, ada dampak pestisida dari pertanian sekitar danau dan juga aktifitas PLTA Maninjau yang berpengaruh besar terhadap kondisi danau," ungkapnya.
Muklis juga katakan, duduk bersama masyarakat danau maninjau dengan pemerintah sesuatu yang baik dalam mencari solusi penyelesaian pencemaran danau Maninjau pemerintah dengan masyarakat.
Baca Juga: KJA Danau Maninjau, Bupati Agam: Akan Dirapikan Bukan Dimusnahkan
"Kami masyarakat Salingka Danau Maninjau juga memiliki niat baik bagaimana danau Maninjau tidak tercermar dan dapat kembali lestari sebagaimana danau Maninjau sebelum-sebelumnya. Dan berharap program yang dilakukan tranparan agar membawa keuntungan bagi masyarakat sekitarnya. [*/abe]
