Berita Tanah Datar hari ini dan berita Sumbar hari ini: DPRD Tanah Datar sorot penggunaan anggaran penanganan Covid-19 dan pendapatan daerah.
Batusangkar, Padangkita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menggelar sidang paripurna mendengarkan pemandangan fraksi-fraksi terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2020.
Mempertimbangkan peningkatan kasus pandemi Covid-19 di Tanah Datar beberapa waktu belakangan, sidang paripuran diadakan secara daring.
Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Saidani, Sekretaris DPRD Elizar dan dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Asisten Pemerintahan dan Kesra Suhermen serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Mengingat kondisi saat ini, kita mengadakan sidang secara langsung dan virtual. Anggota DPRD ada 11 orang secara virtual, dan 11 hadir secara langsung di ruang sidang, sehingga memenuhi syarat untuk dimulai. Sedangkan bupati bersama kepala OPD mengikuti secara virtual,” ujar Anton.
Usai dibuka, pemandangan fraksi DPRD dimulai dari fraksi PPP, lalu diikuti PKS, Hanura, Demokrat, Gerindra, Nasdem, Perjuangan Golkar dan fraksi PAN.
Semua fraksi menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Pemkab Tanah Datar kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LHP (laporan hasil pemeriksaan) dan LKPD tahun 2020. Namun mereka juga mengingatkan agar OPD jangan terlena, karena prestasi ini bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan.
Selain soal WTP, hampir semua fraksi menyorot penggunaan dana dan penanganan Covid-19, realisasi pendapatan daerah, target capaian pajak sampai cara OPD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tanah Datar.
“Realisasi pendapatan daerah tidak sesuai target, termasuk pajak untuk meningkatkan PAD, tentunya ini menjadi catatan penting bagaimana cara mencapai target yang ditentukan,” ujar juru bicara Fraksi PPP Arianto.
Ia menambahkan, dibutuhkan OPD yang mampu untuk berkreasi dan saling koordinasi satu sama lainnya.
“Penempatan pejabat yang berkualitas pada posisi yang tepat harus menjadi salah satu perhatian bagi Bupati dan Wabup ke depan ketika mengisi struktur organisasi perangkat daerah,” sampainya.
Ia juga mengkritik kelanjutan pembangunan Poliklinik RSUD M. Ali Hanafiah yang hingga kini belum siap dikerjakan.
“Kita harapkan pelayanan masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas, seperti bagaimana kondisi dan rencana kelanjutan pembangunan Poliklinik RSUD M. Ali Hanafiah sebagai salah satu sarana penunjang kenyamanan masyarakat memperoleh layanan kesehatan,” katanya.
Baca juga: Tak Hanya Orang Dewasa, Anak dan Balita Juga Wajib Pakai Masker di Tanah Datar
Dalam sidang itu juga ditanyakan tentang aset daerah, Silpa Pemkab dan Nagari, dan berbagai hal lainnya yang berhubungan dengan Aapartur Sipil Negara (ASN).
Sebagian fraksi berharap dalam masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati saat ini bisa menarik investor ke Tanah Datar. (agg/pkt)
