Berita Pasaman Barat hari ini dan berita Sumbar hari ini: Kebijakan Pemkab Pasbar merumahkan semua THL tuai kritik.
Padang, Padangkita.com – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat (Pasbar) merumahkan semua tenaga harian lepas (THL) yang jumlahnya mencapai ribuan orang, menuai kritik. Alasan keterbatasan anggaran, dinilai tak harus memberhentikan semua THL.
Ketua Umum Pergerakan Milenial Minang (PMM) Fikri Haldi menyebutkan, jumlah THL yang dirumahkan mencapai 3.200 orang, yang terdiri dari guru, medis dan tenaga teknis. Ia menyayangkan kebijakan yang diambil bupati dan wakil bupati tersebut. Menurutnya, kebijakan dengan alasan menghemat anggaran itu brutal, kenapa bupati tidak mengkaji berbagai aspek-aspek dari kebijakannya tersebut.
"Seharusnya bupati bisa memangkas anggaran perjalanan dinas, sikat dan potong perjalanan dinas dan kunjungan studi banding tiap-tiap instansi keluar daerah maupun keluar negeri, serta pembelian peralatan kendaraan dinas dan lainnya yang tidak urgen. Itu lebih menjadi kebijakan yang konkret, bukan menciptakan ribuan penggangguran,” kata Fikri yang mahasiswa asal Air Bangis, Pasbar, pekan lalu.
Ia khawatir, kebijakan tersebut merusak tatanan sosial, dan bisa menimbulkan kerawanan sosoial. Sebab, lanjut dia, sudah menjadi konsekuensi, jika angka pengangguran tinggi, maka tingkat kriminal juga meningkat. Bukannya mewujudkan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, bupati, lanjut dia, malah membuat kebijakan menyengsarakan rakyatnya sendiri.
“Janji seratus hari kerja bupati dan wakil bupati hanyalah khayalan, dan janji seratus hari kerja bupati dan wakil bupati semuanya tak satupun terealisasi, Program penuntasan kemiskinan dan menyelesaikan sengketa lahan yang banyak menimbulkan konflik selama ini di berbagai nagari di Pasaman Barat, tak ada, beliau malah membuat ribuan pengangguran,” kritiknya.
Padahal, kata Fikri, APBD Pasbar lebih besar dari pada tahun-tahun sebelumnya, yang sekarang mencapai Rp1,4 triliun, kenapa tidak bisa di manfaatkan dan dimaksimalkan
“Lowongan pekerjaan di Pasaman barat masih sulit, malah mem-PHK ribuan masyarakat,” cetusnya.
Fikri curiga kebijakan merumahkan semua THL ini terkait dengan Pilkada. Sebab, di beberapa daerah juga ada yang melakukan hal itu setelah Pilkada.
"Dari data yang kami telusuri di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, kebijakan merumahkan THL rata-rata polanya sama, dilakukan pasca-pilkada di masa awal transisi kepemimpinan dengan alasan yang sama, lemahnya anggaran daerah dan tidak sanggupnya anggaran daerah untuk membayar gaji THL,” ujarnya.
Namun, lanjut dia, Pasbar yang paling brutal dan di posisi teratas merumahkan THL.
“Jadi bisa kita simpulkan, poinnya bukan lemahnya anggaran tetapi ini ada motif lain. Di era keterbukaan informasi hari ini masyarakat bisa telusuri, silakan masyarakat cek sendiri,” ulasnya.
Ditemui terpisah, Wakil Bupati Pasbar Risnawanto mengaku memang telah merumahkan semua THL. Namun jumlahnya kata dia tidak 3.200 orang, tetapi 2.837 orang. Ia menjelaskan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang melakukan kajian untuk memakai THL lagi. Artinya, sebagian THL akan bekerja lagi.
Baca Juga: Sejak 1 Juni, Ribuan THL di Pasbar Dirumahkan, Ini Penjelasan Wakil Bupati
Bagi THL yang nanti tidak terpakai lagi, Risnawanto menyarankan agar memanfaatkan peluang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. [rom/pkt]
