Berita Jakarta hari ini: Anggota DPR RI, Andre Rosiade turut angkat bicara soal rencana Initial Public Offering (IPO) PT Pertamina.
Jakarta, Padangkita.com - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade angkat bicara soal rencana PT Pertamina (Persero) yang akan melakukan saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) atau penawaran umum perdana.
IPO merupakan penjualan umum pertama saham sebuah perusahaan swasta kepada investor atau masyarakat umum untuk pertama kalinya.
Wakil rakyat dari Fraksi Gerindra ini menegaskan, bahwa rencana IPO yang dilakukan PT Pertamina ini dilakukan di tingkat anak perusahaan, bukan di tataran induk perusahaan.
"Ini yang harus digarisbawahi. Tidak ada keinginan pemerintah maupun Pertamina sendiri untuk meng-IPO-kan Pertamina sebagai holding atau induk perusahaan. Mungkin kita akan dalami dalam Panja BUMN Energi bahwa kalau ada IPO itu harus ditegaskan di mana, di anak perusahaan kah? Atau di cucu perusahaan?," ujar Andre dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan PT Pertamina, Kamis (20/5/2021).
Adapun anak usaha Pertamina yang dikabarkan melakukan IPO tersebut diantaranya PT Pertamina International Shipping (PIS), PT Pertamina Geothermal Energi (PGE), dan PT Pertamina Hulu Energi (PHU).
Andre yang juga merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini mengatakan, rencana IPO ini harus diimbangi dengan naiknya nilai aset perseroan atau unlock value.
"Banyak anak perusahaan yang bisa ditingkatkan nilai asetnya secara strategis, seperti contohnya Pertamina International Shipping (PIS). Dan saya bisa memprediksi bahwa nilai perusahaan PIS yang mencapai US$3 miliar bisa naik menjadi US$5 miliar. Lalu juga seperti Pertamina Gothermal Energy (PGE)," ungkap Andre.
Dalam kesempatan itu, Andre juga mengapresiasi upaya PT Pertamina yang telah melakukan efisiensi sehingga berhasil mencatatkan keuntungan Rp 14 triliun pada akhir 2020.
Baca juga: Harga Elpiji 3 Kilogram di Sumbar Naik Drastis, Andre Rosiade Minta Pertamina Turun Tangan
"Itu menunjukkan bahwa faktanya subholding ini berhasil. Kita mendengar bahwa target tahun 2021 ini sebesar Rp 28 triliun. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Sehingga betul-betul subholding ini bisa dirasakan manfaatnya," katanya. [adv/zfk]
