Ilustrasi (Foto: pixabay.com)
Padangkita.com—Pemerintah memberikan perhatian besar tehadap percepatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai salah satu daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal)
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada acara Penyerahan Bantuan Kapal Ikan, Rumah Nelayan dan peresmian Pasar Ikan Higenis di Sikakap Kepulauan Mentawai, Rabu ( 17/1/2018).
Hadir dalam kesempatan tersebut, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Bramantio, Kepala Perum Perikanan Indonesia Rusyianto, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, Kadis Perikanan dan Kelautan Sumbar Yosmeri, dan Kadis Perhubungan Sumbar Amran.
Nasrul menuturkan pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian besar dalam pembangunan, baik dalam rencana pembangunan Trans Mentawai Laut dan Trans Mentawai Darat. Yang kedua-duanya akan bersinergi dalam memajukan pembangunan di Mentawai.
“Kita menyadari postensi masyarakat Mentawai, pisang, coklat, talas, dan kopra yang saat ini terkendala dengan masalah tranpostasi. Seperti harga pisang satu sikat harganya Rp15.000, ketika melakukan kunjungan kerja di Tiniti Barat Daya Siberut, sementara biaya transportasinya membawa keluar lebih Rp50.000, sehingga masyarakat tidak sangup lagi menjual, berapa lagi mau dijual,” ungkap Nasrul.
Ia menyampaikan, pemerintah mendukung bupati yang ingin memajukan pembangunan pertumbuhan ekonomi Mentawai dengan memanfaatkan berbagai potensi laut yang ada. Mulai dari ikan Tuna, Cakalang, Lobster, Kerapu, serta jenis ikan lainnya.
“Oleh karena itu kita meminta melalui Kementerian Kelautan kepada Perum Perikanan Indonesia agar melakukan pelatihan pernangkapan ikan tuna bagi masyarakat nelayam di Mentawai,” ujarnya.
Nasrul berharap potensi ikan Mentawai dapat diterima Perum Perikanan Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan daerah itu.
“Oleh karena itu pembangunan pengembangan potensi laut sebagai upaya mengeluarkan Mentawai dari daerah tertinggal dan termiskin, sehingga Mentawai dalam beberapa tahun kedepan keluar dari daerah tertinggal,” katanya.
Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, saat ini dalam hitungannya ada sekitar Rp2,4 triliun kebutuhan pembiayaan cepatan pembangunan Mentawai.
Dan saat ini juga Sumbar telah memiliki perda zonasi, yang telah memetakan potensi zona laut Sumbar sesuai dengan kebutuhan peruntukannya.
Karena Kepulauan Mentawai merupakan daerah terluar di bagian barat Indonesia, maka potensi laut yang cukup luas itu perlu dilakukan pengawasan terpadu, terutama untuk kegiatan nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara merusak karang, lewat bom dan illegal fishing.
“Atas nama pemerintah provinsi Sumatera Barat meminta bantuan satu unit kapal pengawasan yang memiliki kecepalan 38 not/perjam, sehingga bisa melakukan patrol mengawasi laut Mentawai,” kata Nasrul.
Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Bramantio mengatakan pemerintah pusat menitikberatkan pembangunan pada daerah-daerah titik terluar sebagai bahagian dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Republik Indoesia dari pinggir.
“Pulau-pulau terluar sebagai garda terdepan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah akan memberikan perhatian dalam memajukan daerah terluar sesuai dengan potensi lautnya,” kata Bramantio.
Ada tiga buah pulau tetluar di Kepulauan Mentawai dari 111 pulau di Indonesia. Untuk itu, ia mengajak dukungan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan potensi kelautan untuk kesejateraan masyarakat setempat.
