Meski Dilarang Pemerintah, Tujuh Juta Warga Ngotot Tetap Ingin Mudik

Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: salah satu bentuk pengawasan ketat Dishub dengan menggelar ramp check 

Ils. Mudik. [Foto: Ist]

Berita Jakarta hari ini: Sekitar tujuh jutaan masyarakat masih ngotot untuk mudik meski dilarang

Jakarta, Padangkita.com - Sekitar tujuh jutaan masyarakat masih ngotot untuk mudik pada libur lebaran kali ini meski telah ada larangan dari pemerintah. Juru bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan hal tersebut dalam diskusi virtual di YouTube BNPB, Rabu (21/4/2021).

"Meskipun mudik sudah diumumkan dilarang, masih ada sekitar 7 juta orang yang masih berkeinginan untuk mudik," katanya.

Ia menegaskan bahwa pandemi Covid-19 hingga saat ini masih belum berakhir. Untuk itu pihaknya akan mengantisipasi agar momentum situasi pengendalian Covid-19 kali ini tetap terjaga.

"Ini justru momentum yang harus kita jaga agar situasi tidak memburuk lagi," ucapnya.

Dia menyebut antisipasi lonjakan kasus ini harus belajar dari pengalaman libur-libur panjang sebelumnya. Bahkan, menurut dia, pada libur Lebaran 2020, angka positif Covid-19 naik hingga 100 persen meskipun saat itu mudik juga dilarang.

"Ini yang seharusnya bisa jadikan pembelajaran untuk bagaimana caranya agar mudik ini tidak menjadi satu penyebab kasus baru atau lonjakan kasus. Ya akhirnya dengan demikian pemerintah memutuskan agar supaya tidak terjadi lonjakan kasus, ya mudik tahun ini kita tahan dulu, dilakukan peniadaan dan tentu diimbau masyarakat tidak bepergian atau mobilitas secara masif dulu," katanya.

Menurutnya, Indonesia juga harus belajar dari India yang kembali mengalami lonjakan kasus positif setelah Covid-19 di negara itu melandai. Dia menyebut Indonesia tidak boleh dulu melonggarkan protokol kesehatan agar penularan virus ini dapat segera berakhir.

Baca Juga: Larangan Mudik Lebaran, Menag: Untuk Melindungi Diri dari Penyebaran Covid-19

"India yang sebelumnya sangat landai kasusnya kemudian membuka, melonggarkan banyak protokol, kemudian banyak juga ritual keagamaan yang mengumpulkan orang banyak, dan sekarang kita lihat kasusnya bahkan sehari bisa 200 ribu. Ini sebuah pembelajaran yang betul-betul harus kita jadikan rujukan," pungkasnya. [*/abe]


Baca berita Jakarta hari ini hanya di Padangkita.com.

Baca Juga

Sultan Najamudin Tegaskan DPD Harus Jadi Lembaga Terkuat Penjaga Aspirasi Daerah
Sultan Najamudin Tegaskan DPD Harus Jadi Lembaga Terkuat Penjaga Aspirasi Daerah
DPD RI Bahas Tantangan Implementasi MBG: dari Tata Kelola hingga Penguatan Peran Daerah
DPD RI Bahas Tantangan Implementasi MBG: dari Tata Kelola hingga Penguatan Peran Daerah
DPD RI Soroti Pemotongan Dana Transfer dan Dampaknya Bagi Otonomi Daerah
DPD RI Soroti Pemotongan Dana Transfer dan Dampaknya Bagi Otonomi Daerah
Senator Nawardi Ingatkan BPI Danantara Berhati-hati Kelola Dana Publik dalam Investasi Swasta
Senator Nawardi Ingatkan BPI Danantara Berhati-hati Kelola Dana Publik dalam Investasi Swasta
Ketua DPD RI Ajak Dunia Perkuat Peranan Masyarakat Adat dalam Mitigasi Iklim
Ketua DPD RI Ajak Dunia Perkuat Peranan Masyarakat Adat dalam Mitigasi Iklim
Gagasan 'Green Democracy' Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
Gagasan 'Green Democracy' Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil