Padangkita.com – Anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Nova Indra mengingatkan kepada panitia adhoc penyelenggara pemilihan serentak 2018 untuk tidak berorientasi uang saat bertugas. Indra meminta penyelenggara pemilu bisa bekerja secara ikhlas dan berbuat yang terbaik buat negara.
Ia mencontohkan pada kegiatan bimbingan teknis pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang diadakan KPU, Jumat (12/01/2018). Peserta diminta tidak hanya mengharapkan uang transportasi atau uang saku, tetapi juga mesti mengikutinya dengan serius agar tujuan bimtek bisa tercapai.
Indra melanjutkan, pada 20 Januari 2018 nanti, KPU akan melaksanakan gerakan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih secara masif. Gerakan ini, terangnya, didasari oleh keresahan dan kegalauan berbagai kalangan terhadap data pemilih karena petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang direkrut PPK dan PPS terkadang ada yang fiktif.
"Misalnya, yang di-SK-kan itu si A, namun yang melakukan Coklit si B. Salah satu penyebab terjadinya hal ini, karena orientasi dari penyelenggaraan pemilu itu adalah uang. Hal-hal seperti inilah yang merusak proses pemutakhiran data pemilih ini," ungkap Indra dalam siaran pers yang diterima Padangkita.com, Sabtu (13/01/2018).
Selain itu, tidak benarnya PPDP dalam melaksanakan Coklit menyebabkan kerisauan dan kegalauan berbagai pihak. Sebab, kesalahan dalam Coklit bisa membuat data pemilih jadi tidak valid. Dalam melaksanakan Coklit, kata Indra, PPDP harus door to door, mendatangi rumah satu per satu.
Dikatakan Indra, gerakan Coklit pada 20 Januari mendatang akan dilakukan serentak secara nasional. Pada hari itu, PPDP minimal harus Mencoklit lima rumah dan kegiatan itu akan dimonitoring oleh KPU RI, KPU Provisi, dan KPU Kota.
PPK pun diajak untuk memviralkan gerakan Mencoklit ini. "Kita harus viralkan gerakan Mencoklit ini, agar masyarakat Padang tahu, kalau pada 20 Januari ini ada gerakan Mencoklit di Padang," terangnya.