Jokowi Minta Perdebatan Terkait Impor Beras Dihentikan

presiden jokowi, impor beras

Presiden Joko Widodo. [Foto: Ist]

Jakarta, Padangkita.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta seluruh pihak untuk menghentikan perdebatan terkait impor beras yang semakin memanas di kalangan masyarakat belakangan ini.

Jokowi menyebut polemik tersebut justru akan berdampak buruk pada harga jual gabah milik petani.

"Saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok,” kata Jokowi, dilansir dari laman Setkab, Sabtu (27/3/2021).

Presiden memastikan tidak akan ada beras impor yang masuk ke Indonesia hingga pertengahan tahun ini.

“Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021, tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita, Indonesia,” ujarnya.

Menurut dia, Indonesia sudah hampir 3 tahun tak mengimpor beras. Adapun MoU atau nota kesepahaman dengan Thailand dan Vietnam, kata Jokowi, hanya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi Covid-19.

“Dan saya tegaskan, memang ada MoU dengan Thailand dan Vietnam, itu hanya untuk berjaga-jaga, mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian. Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk,” tegasnya.

Jokowi bahkan menjanjikan beras hasil panen petani akan diserap oleh pemerintah melalui Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi membeberkan alasan pemerintah mewacanakan impor beras sebanyak 1 juta ton. Hal ini dilakukan untuk menjaga stok beras Bulog tetap berada di kisaran 1 juta hingga 1,5 juta ton. [try]


Baca berita terbaru hanya di Padangkita.com

Baca Juga

Andre Rosiade Dampingi Presiden Jokowi dan Ketua MPR Resmikan Istana Negara di IKN
Andre Rosiade Dampingi Presiden Jokowi dan Ketua MPR Resmikan Istana Negara di IKN
International Sustainability Forum 2024: Kadin Sumbar Dorong Ekonomi Berkelanjutan
International Sustainability Forum 2024: Kadin Sumbar Dorong Ekonomi Berkelanjutan
RAPBN 2025 harus Jadi Titik Pijak Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintahan Baru
RAPBN 2025 harus Jadi Titik Pijak Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintahan Baru
RAPBN 2025 Sebesar Rp3.613 Triliun harus Diprioritaskan untuk Program Pro-Rakyat
RAPBN 2025 Sebesar Rp3.613 Triliun harus Diprioritaskan untuk Program Pro-Rakyat
Tinjau Lokasi, Puan Pastikan Kesiapan DPR Gelar Sidang Tahunan 16 Agustus
Tinjau Lokasi, Puan Pastikan Kesiapan DPR Gelar Sidang Tahunan 16 Agustus
Sidang Tahunan 2024: Jokowi dan Prabowo Hadir, 2.022 Tamu akan Saksikan Pidato Kenegaraan
Sidang Tahunan 2024: Jokowi dan Prabowo Hadir, 2.022 Tamu akan Saksikan Pidato Kenegaraan