Bahas Kelanjutan Pembangunan Jalan Tol, DPRD Sumbar Akan Panggil Gubernur Mahyeldi

Padang, Padangkita.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) akan memanggil Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah untuk membahas kelanjutan proyek jalan tol Padang-Pekanbaru.

"Kita tentu prihatin dengan kondisi pembangunan jalan tol. Karena bagaimana pun ini proyek strategis nasional dan bermanfaat bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi, transportasi, pariwisata dan sebagainya. Tapi mangkrak karena pembebasan lahan tak kunjung selesai," ujar Ketua DPRD Sumbar Supardi saat dihubungi Padangkita.com via telepon, Rabu (10/3/2021).

Menurutnya, wajar saja kalau pemerintah pusat dan kontraktor merasa gerah dengan perkembangan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru tersebut. Masyarakat Sumbar terkesan anti-pembangunan.

"Padahal, ini perlu diluruskan. Kita pastikan masyarakat kita tidak ada yang anti-pembangunan. Mereka bahkan sangat mendukung. Karena masyarakat kita sering datang ke DPRD. Tidak ada satu pun tuntutan mereka untuk menghentikan," jelasnya.

Kata Supardi, masyarakat Sumbar meminta ganti rugi yang sesuai atas lahan mereka yang terpakai untuk pembangunan jalan tol. Dia menekankan persoalan tersebut harus segera ditanggapi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten.

"Tentu gubernur memiliki kewajiban untuk bisa mengamankannya. Karena gubernur adalah kepanjangan tangan mewakili pemerintah pusat. Mudah-mudahan gubernur dan bupati yang baru bisa mencari solusi cerdas," sampainya.

Lebih lanjut, DPRD akan berdiskusi dengan gubernur terkait bagaimana proyek jalan tol tetap lanjut dan ganti rugi kepada masyarakat bisa dilakukan dengan baik.

Baca Juga: Pemerintah Serahkan Uang Ganti Rugi Rp14 Miliar untuk Pembebasan Lahan Jalan Tol Padang-Sicincin-Kapalo Hilalang

"Kita minta gubernur untuk bisa hadir. Masalah jadwal tentu komisi terkait yang akan mem-follow up," ungkap Supardi. [abe]

---

Baca berita Sumbar hari ini hanya di Padangkita.com.