Jakarta, Padangkita.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Andre Rosiade mendesak Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia untuk memperbaiki sistem Online Single Submission (OSS) versi baru yang menimbulkan banyak persoalan. Salah satunya seperti perizinan yang tumpang tindih dan PAD daerah yang berpotensi berkurang.
"Saya mendapat banyak keluhan dari kepala daerah terkait dengan izin yang tumpang tindih pasca-diberlakukannya OSS yang baru. Sebagai contoh, seperti Izin Lokasi," ujar Andre Rosiade saat rapat bersama Menteri Investasi, Rabu (22/9/2021).
Menurut Andre, izin lokasi yang diurus oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) seringkali izinnya keluar tanpa adanya koordinasi dengan Kepala Daerah.
Contoh kasus, jelas Andre, di Kabupaten Tangerang, izin bupati masih berlaku sampai 2022, tiba-tiba keluar juga iZin baru dari Kementerian ATR, sehingga tumpang tindih dan membingungkan.
“Kami meminta agar Kementerian Investasi/Kepala BKPM segera memperbaiki soal perizinan ini, sehingga tidak lagi tumpang tindih,” ungkap Andre.
Andre juga menyoroti soal pendapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkurang akibat diberlakukannya OSS versi baru, salah satunya terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Masalah lain, misal soal persetujuan bangunan IMB. Banyak Perda yang menjadikan IMB ini sebagai PAD, tapi dengan adanya UU Cipta Kerja, izin ini hanya menjadi persetujuan bangunan saja,” sebutnya.
Otomatis, jelas Andre, sejak OSS versi lama berubah menjadi OSS versi baru per 9 Agustus 2021, karena tidak ada peraturan peralihan di level daerah, koordinasinya menjadi berantakan.
“Akhirnya terjadi kesulitan yang dialami oleh pemerintah daerah untuk mensinkronkan dengan OSS versi yang baru karena sistemnya benar-benar berbeda dan tidak konek sama sekali. Efeknya PAD daerah berkurang," papar Andre.
Bahkan, ucap Andre, ia juga dihubungi beberapa asosiasi kepala daerah, baik bupati maupun wali kota untuk menyuarakan persoalan ini ke Kementerian Investasi/Kepala BKPM.
Andre berharap, setelah rapat kerja dengan Komisi VI ini, Menteri Bahlil berkenan menyelesaikan persoalan ini, dengan segera mengundang kepala daerah baik wali kota ataupun bupati untuk berkoordinasi agar masalah ini dapat selesai.
Baca juga: Andre Rosiade Minta Menteri Investasi Turun Tangan Atasi Ancaman Smelter Cina
"Bagaimanapun juga, pemerintah daerah akan mendukung gerak cepat pemerintah pusat. Tentu harus bersinergi, jangan sampai kita ingin perizinan cepat, tapi di sisi lain PAD berkurang. Ini harus disinergikan," katanya. [adv]
