Jakarta, Padangkita.com - Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19 berdampak cukup besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Tanah Air.
Diketahui, hari ini, Rabu (9/12/2020) sebanyak 270 daerah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Rinciannya, 9 daerah menggelar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 37 daerah menggelar pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan 224 daerah menggelar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
Tahapan pelaksanaan Pilkada sangat dibatasi dan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, termasuk kampanye. Pemerintah melarang peserta Pilkada untuk melaksanakan kampanye yang melibatkan banyak massa seperti sedianya.
Atas hal tersebut, Ekonom sekaligus Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda menyebut tingkat permintaan alat peraga kampanye (APK) akan terjun bebas pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun ini.
"Nampaknya pilkada serentak tahun ini tidak akan seperti pilkada-pilkada tahun sebelumnya karena Covid-19. Akibatnya permintaan produksi alat peraga kampanye atau APK, termasuk kaos turun tajam," ujarnya dilansir dari Liputan6.com, Rabu (9/12/2020).
Baca juga: Daftar Harga Emas di Pegadaian 9 Desember 2020
Pelarangan kampanye massal hingga pembatasan jumlah TPS, kata Huda, tentu sangat berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat hingga permintaan APK kampanye itu sendiri.
"Selain itu, tingkat partisipasi warga juga diprediksi akan menurun karena takut terkena Covid-19. Ini semua mengakibatkan permintaan APK seperti kaos akan berkurang, walaupun ada permintaan masker namun tidak akan signifikan," kata Huda.
Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang Pelaku UMKM di bidang APK di Jakarta, Azizah. Dirinya mengaku Pilkada serentak tahun ini tidak berdampak signifikan terhadap permintaan kaos Pilkada sebagai bagian penting dari atribut kampanye.
Ia menyebut, permintaan kaos kampanye di tahun ini hanya sekitar 10-20 persen saja.
"(Permintaan kaos pilkada) Naiknya tidak begitu signifikan sih permintaan order kaos pada tahun ini. Kita kenaikannya paling 10 persen sampai 20 persen," ujar Azizah.
Menurutnya, turunnya permintaan atribut Pilkada ini tidak lepas dari aturan-aturan yang ada terkait upaya pencegahan Covid-19. Mulai dari adanya pembatasan jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga larangan berkumpul di seluruh kegiatan pesta demokrasi itu.
Padahal, penyelenggaraan pesta demokrasi itu menjadi ajang yang dinantikan oleh para pelaku UMKM pembuat atribut kampanye termasuk kaos. Sebagaimana yang kerap terjadi pada Pilkada di tahun sebelumnya. [*/try]
