Padang, Padangkita.com – Indonesia baru saja memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan. Selama perjalanan sebagai bangsa yang merdeka, telah banyak infrastruktur yang dibangun. Salah satunya jalan yang terus bertambah panjang.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan, panjang jalan di Indonesia secara keseluruhan telah mencapai 532.021,02 km.
Rinciannya, jalan non-tol atau berstatus jalan nasional/negara sepanjang 47.600 km dengan kondisi kemantapan 94%. Kemudian, jalan provinsi dengan panjang 47.874 km, dengan kondisi kemantapan 71%.
Berikutnya, yang paling panjang adalah jalan Kabupaten/Kota dengan panjang 433.654 km, yang kondisi kemantapannya 55%. Sementara itu, panjang jalan tol hingga pertangahan tahun 2024 telah mencapai 2.893,02 km.
Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra mengungkapkan, semakin rendah hierarki status jalan, maka kemantapannya semakin turun.
Menurut Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Wilan Oktavian, kemantapan jalan yang rendah menjadi salah satu penyebab masih rendahnya peringkat Logistic Performance Index (LPI) Indonesia.
Awal tahun 2024, World Bank menetapkan LPI Indonesia sebesar 3,0 atau berada di peringkat 61 dari 139 negara. Padahal, kata dia, sektor logistik merupakan salah satu kontributor utama penyokong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Penyebabnya selain aksesibilitas adalah kemantapan jalan. Artinya waktu tempuh menjadi panjang karena kondisi jalan yang rusak, salah satunya,” ujar Wilan dikutip dari situs resmi Bina Marga, Minggu (18/8/2024).
Penyebab Kerusakan Jalan
Jalan rusak, lanjut Wilan, salah satunya disebabkan oleh truk yang kelebihan dimensi dan muatan atau over dimension over loading (ODOL). Truk ini, kata dia, saat di jalan punya kecenderungan lambat, sehingga mempengaruhi yang laju kendaraan lain.
“Jalan menjadi macet dan tentunya rusak. Maka, kita fokusnya adalah menyediakan jalan yang mantap di seluruh jaringan,” ungkapnya.
Makanya, pemerintah berharap jalan di Indonesia bisa bebas dari truk ODOL. Kementerian PUPR kini punya ruang untuk mewujudkan mimpi tersebut, khususnya dalam hal penetapan kelas jalan.
Rachman Arief mengakui, bahwa masalah ODOL sudah sangat lama. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, praktik ODOL mempengaruhi umur jalan. Setiap peningkatan beban 30% dari standar beban yang diizinkan, dapat meningkatkan vehicle damage factor. Artinya, truk ODOL berkontribusi dalam menurunkan umur rencana jalan dari 10 tahun menjadi 3 tahun.
“Jadi, sangat signifikan impact dari ODOL tersebut. Sehingga mengakibatkan penurunan kemantapan jalan secara jaringan,” papar Rachman Arief.
ODOL juga berpengaruh pada kecelakaan di jalan raya karena berkurangnya kondisi kemantapan jalan. Total angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia sepanjang tahun 2003 mencapai 116.000 kasus, meningkat 6,8% dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari jumlah tersebut, ODOL berkontribusi sebagai penyebab kecelakaan sebesar 17% dari total angka kecelakaan.
Selanjutnya, dari sisi finansial kendaraan ODOL berkontribusi pada pemborosan keuangan negara yang diperkirakan mencapai sekitar Rp43 triliun per tahun.
Pemborosan terjadi karena intensifnya biaya preservasi jalan yang harus terus dilakukan akibat penanganan ODOL. Semakin besar beban yang dipikul jalan maka akan semakin tebal perkerasan yang dibutuhkan.
“Itu yang diminta oleh masyarakat. Tapi itu sangat tidak dimungkinkan,” tegas Rachman Arief.
Kerugian lainnya juga berdampak pada penurunan kecepatan yang dapat meningkatkan kemacetan lalu lintas. Juga meningkatkan potensi fatalitas di jalan raya dan turut memberi sumbangan berarti pada tingkat polusi.
Isu ODOL juga menjadi evaluasi internal Ditjen Bina Marga. Rachman Arief memastikan pihaknya tetap bekerja dengan mengedepankan kualitas dalam membangun jalan. Jangan sampai, saat ada jalan yang rusak serta merta menyalahkan ODOL.
“Komitmen Bina Marga adalah membangun kerja sama dengan semua pihak untuk menciptakan penyelenggaraa jalan yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi dan Inovasi kita dapat mengatasi tantangan yang ada dan membangun penyelenggraan jalan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” tutup Rachman Arief.
Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR sendiri telah menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Pedoman Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Penggunaan Jalan Serta Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jakarta, 8 Agustus 2024.
Baca juga: Panjang Jalan Tol yang Beroperasi di Indonesia sudah Segini, tetapi di Sumbar belum Ada
“Penetapan kelas jalan ini semula merupakan kewenangan dari teman-teman di Kementerian Perhubungan. Namun sejak penerbitan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka penetapan kelas jalan menjadi kewenangan Kementerian PUPR, setelah mendapat pertimbangan dari Kementerian Perhubungan,” kata Rachman Arief Dienaputra.
[*/pkt]
