5 Mantan Anggota DPRD Pasbar Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas, 3 Langsung Ditahan

Simpang Empat, Padangkita.com - Lima orang mantan anggota DPRD sebagai tersangka kasus dugaan korupsi belanja perjalanan dinas tahun 2019.

Mantan anggota DPRD Pasaman Barat yang diduga korupsi digiring ke salah satu mobil tahanan. [Foto: Romi/Padangkita.com]

Simpang Empat, Padangkita.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman Barat (Pasbar) menetapkan lima orang mantan anggota DPRD sebagai tersangka kasus dugaan korupsi belanja perjalanan dinas tahun 2019, Jumat (29/10/2021) siang.

"Ada lima orang mantan anggota DPRD Pasbar periode 2014-2019 yang kita tetapkan sebagai tersangka, dan tiga divantaranya langsung kita tahan hari ini," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pasaman Barat, Ginanjar Cahya Permana, Jumat (29/10/2021) malam.

Ketiga mantan anggota dewan yang ditahan itu berinisial JS, FDM, dan ES. Sedangkan dua orang lainnya yang belum ditahan berinisial AT dan IS.

"Dua tersangka lainnya akan dipanggil dalam waktu dekat. Kedua tersangka yang tidak hadir ini karena sedang di luar kota serta satu lagi sedang dalam keadaan sakit," jelasnya.

Ginanjar mengungkapkan, kemungkinan besar jumlah tersangka bisa bertambah, sejalan dengan pengembangan kasus tersebut.

"Kasus ini sudah kita lakukan penyelidikan jauh-jauh hari dan sudah ada sekitar 30 orang saksi yang kita periksa. Nantinya akan kita lakukan pemanggilan ulang terhadap para saksi," ujar Ginanjar.

Saat ini, lanjut dia, para tersangka untuk sementara dititipkan di Polres Pasbar, untuk selanjutnya akan diantar ke Rumah Tahanan (Rutan) di Talamau.

Ia menyebutkan, dalam kasus ini negara mengalami kerugian sebesar Rp650 juta dan seluruh kerugian itu juga telah disetorkan kembali ke kas negara oleh masing-masing tersangka.

"Ini merupakan temuan dalam kasus perjalanan dinas tahun 2019. Untuk tahun 2018 masih tengah diproses dan tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya," jelasnya.

Kelima tersangka terancam dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Kasus dugaan Korupsi di Disdikbud dan PUPR Pasaman Barat Masuk Tahap Penyidikan

"Untuk ancaman Pasal 2, minimal empat tahun penjara dan Pasal 3 minimal satu tahun," pungkasnya. [pkt]

Baca Juga

Dinilai Paling Layak Pimpin Sumbar, Mahyeldi akan Prioritaskan Infrastruktur di Daerah Terisolasi
Dinilai Paling Layak Pimpin Sumbar, Mahyeldi akan Prioritaskan Infrastruktur di Daerah Terisolasi
Mahyeldi Ungkap Rencana Pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang Jadi Pusat Ekspor
Mahyeldi Ungkap Rencana Pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang Jadi Pusat Ekspor
Pendukung di Pasbar Ini Siap Jalan Kaki 100 Km Jika Targetnya Memenangkan Mahyeldi-Vasko Tak Tercapai
Pendukung di Pasbar Ini Siap Jalan Kaki 100 Km Jika Targetnya Memenangkan Mahyeldi-Vasko Tak Tercapai
Berkunjung ke Kinali Pasaman Barat, Vasko Ruseimy Disambut Hangat Masyarakat
Berkunjung ke Kinali Pasaman Barat, Vasko Ruseimy Disambut Hangat Masyarakat
Khairuddin Apresiasi Kinerja Mahyeldi di Pasaman dan Pasbar, Harapkan Lanjutan Kepemimpinan
Khairuddin Apresiasi Kinerja Mahyeldi di Pasaman dan Pasbar, Harapkan Lanjutan Kepemimpinan
Jalan ke Pelabuhan Teluk Tapang telah Rampung 17,87 Km, bakal Jadi Kawasan Pusat Ekonomi Baru
Jalan ke Pelabuhan Teluk Tapang telah Rampung 17,87 Km, bakal Jadi Kawasan Pusat Ekonomi Baru