Padang, Padangkita.com – Sebanyak 486 guru yang lulus passing grade (PG) pada tahun 2021 di Sumatra Barat (Sumbar), hingga kini belum mendapatkan penempatan penugasan.
Mereka bergabung dalam Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) berkesempatan beraudiensi langsung dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, di Istana Gubernuran, Jumat (16/12/2022).
Pada kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi didampingi Kepala Bidang GTK, Dinas Pendidikan Sumbar Suindra, Kasubbid Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Ronny, serta Penasehat FGPPNS Sumbar Irsal Bin Salini Sali.
Ketua FGPPNS Sumbar Nelvi Wanrifa mengungkapkan jumlah guru prioritas 1 yang dinyatakan lulus passing grade (LPG) untuk jenjang Pendidikan SMA, SMK, dan SLB secara keseluruhan sebanyak 2.523 orang.
“Hingga saat ini masih terdapat sisa sebanyak 486 orang guru yang belum mendapatkan penempatan,” ujarnya.
Setelah ditelusuri, ternyata penyebab belum terakomodasinya 486 guru itu adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek No. 4757/B/GT.01.01/2022 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru tahun 2022.
Terjadi jumlah (guru) mata pelajaran (maple) gemuk, salah satunya lineritas ijazah ke mata pelajaran PKWU yang berasal dari ijazah Biologi, Fisika, Kimia, Ekonomi, TIK, dan mata pelajaran lineritas lainnya.
“Di sini kami berharap kepada Pemerintah Daerah dan dinas-dinas terkait, untuk menempatkan kami yang sudah lulus passing grade (PG) ini, mendapatkan penempatan sesuai bidang kami,” harap Nelvi.
Ia juga berharap Pemerintah Pusat dapat membuka kuota formasi sebesar-besarnya untuk Provinsi Sumbar, agar dapat mengakomodasi sisa guru prioritas 1 sebanyak 486 orang guru yang belum mendapatkan penempatan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Mahyeldi mengungkapkan harus ada kebijakan secara tertulis dari Pemerintah Pusat, sehingga Pemda dapat membuat kebijakan baru terkait penempatan guru prioritas 1 tersebut.
Mahyeldi berjanji akan menyampaikan aspirasi para guru tersebut kepada Kemendikbudristek. Serta memastikan status para guru yang lolos PG prioritas 1 mendapat kejelasan secepatnya.
“Kalau keputusan penempatan PPPK ini diserahkan semua kepada daerah saya siap menempatkan. Apalagi di Sumbar guru juga kurang, hal tersebut ditandai dengan banyaknya guru PNS yang pensiun tahun ini. Artinya banyak formasi yang kosong tahun depan,” kata Mahyeldi.
Meski begitu, Mahyeldi menegaskan, masala guru ini Pemerintah Pusat yang memutuskan. Harus ada kebijakan pasti dari Pemerintah Pusat, agar kebijakan tersebut tidak tumpang tindih, antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
Mahyeldi mengatakan, Pemda sangat terbuka membantu hak-hak para guru. Jika ada yang ingin berdiskusi, Mahyeldi mengatakan bisa bertemu kapan saja.
Baca juga: Wagub Audy Tempuh 100 Mil Pakai Jetski Antar Insentif Guru Rp12 Miliar ke Mentawai
“Jika bapak, ibu ingin berdiskusi bisa langsung temui saya, setiap subuh saya ada di musala Istana Gubernuran, bapak, ibu bebas temui saya kapanpun jika ada hal-hal yang ingin disampaikan,” kata Mahyeldi. [*/pkt]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
